REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Komunitas 'Red Army' menegaskan tidak memiliki keterkaitan apapun dengan komunisme apalagi dengan negara-negara yang memiliki paham tersebut. Ketua Komunitas 'Red Army' Peni Suparto menyatakan organisasinya sangat nasionalis dan Pancasilais.
"Kami tidak ada komunisnya. Kami nasionalis dan Pancasilais tulen," ujar mantan wali kota Malang ini kepada wartawan saat Konferensi Klarifikasi Baliho 'Red Army' di Kota Malang, Jawa Timur, Rabu (5/7).
Menurut Peni, organisasi kemasyarakatannya ini lahir dengan berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945. Dengan kata lain, organisasinya akan ikut andil dalam meneguhkan dan menguatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Red Army juga mengklaim akan selalu siap berada di garda terdepan bersama aparat negara dalam membela Indonesia dari para anti-Pancasila.
Mengenai lambang bintang pada baliho yang beredar di masyarakat, Peni menerangkan, itu masih ada hubungannya dengan tanda pada Pancasila. Dalam hal ini pada sila pertama yang menyatakan tentang ketuhanan yang maha esa.
Dengan lambang ini, Peni ingin menjelaskan para anggotanya merupakan orang yang percaya pada Tuhan Yang Maha Esa (YME). "Jadi ini salahnya di mana?" tegas dia.
Terkait perizinan, Peni mengaku baliho tersebut memang masih dalam masa proses permohonan izin kepada pihak terkait. Permohonan pemasangan baliho dilakukan pada dua hari sebelum libur panjang lebaran.
Namun karena adanya libur panjang, mereka pun terpaksa memasang baliho terlebih dahulu bersama petugas. "Ya saya sih tidak kecewa baliho itu diturunkan. Karena itu menimbulkan masalah di masyarakat, ya tidak apa diturunkan. Saya malah senang," kata dia.
Sepekan pasca-Lebaran, publik Malang dihebohkan dengan baliho yang terpampang di jalan. Baliho bertuliskan 'Red Army' itu dianggap bersinggungan dengan komunis. Baliho yang memunculkan tokoh mantan wali kota Malang Peni Suparto ini secara sekilas ditunjukkan untuk mengucapkan Hari Raya Idul Fitri kepada masyarakat Kota Malang, Jawa Timur. Setelah memunculkan kehebohan di masyarakat, baliho itu pun telah diturunkan pada Selasa (4/7).
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemerintahan Kota Malang, Priyadi mengatakan, pencopotan baliho itu sendiri dilakukan berdasarkan laporan masyarakat. “Itu tidak ada izin, maka kami tindaklanjuti. Dan, kebetulan itu pas dengan razia banner yang kami lakukan,” ujar Priyadi, Rabu (5/7).
Ikuti Whatsapp Channel Republika