REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA –- Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Ahad (25/6) siang ini. Tim Advokasi GNPF-MUI Kapitra Ampera pun mengaku lega setelah berkomunikasi dan bersilaturahim langsung dengan Presiden.

Salah satu topik yang dibahas dalam pertemuan tersebut, yakni penegakan hukum. Menurut Kapitra, Presiden memberikan perhatian terhadap hukum dan penegakan keadilan.

Kapitra mengatakan Presiden memastikan penegakan hukum harus dilakukan secara setara bagi seluruh masyarakat. Dia menambahkan, Presiden juga menyatakan, sebagai negara hukum, Indonesia tidak mengizinkan ada penegakan hukum yang melanggar hukum.

"Ini membuat kita semua lega karena presiden antusias menyampaikannya kepada kita,” ujar Kapitra di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Ahad (25/6). Dia menambahkan pertemuan ini untuk membangun komunikasi dengan Presiden sehingga dapat saling memahami satu sama lain.

Pertemuan ini dihadiri oleh tujuh orang dari perwakilan GNPF, yakni M Kapitra Ampera, Yusuf Matra, Muhammad Lutfi Hakim, Habib Muchsin, Zaitun Rasmin, dan Deni. Termasuk juga Ketua GNPF Bachtiar Nasir

Menurut Menteri Sekretaris Negara Pratikno, pertemuan ini merupakan permintaan dari GNPF melalui Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin saat diselenggarakan halal bi halal di Istana Negara.

“Pada saat open house tadi, saya dihubungi oleh Pak Menteri Agama bahwa ini Pak Bachtiar Nasir dkk ingin menghadap Pak Presiden, gitu,” kata Pratikno.

Menurut Pratikno, kepada Presiden, GNPF menyampaikan ingin berkomunikasi dengan Jokowi dan mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah serta pembangunan bangsa. Selain itu, mereka juga menyampaikan apresiasinya terhadap Presiden.

Ikuti Whatsapp Channel Republika