REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo, meminta dukungan para anggota legislatif untuk membantu meyakinkan kepala daerah di daerah pemilihannya (Dapil) agar segera menentukan produk unggulan kawasan perdesaan (Prukades). Hal tersebut sekaligus sebagai bentuk dukungan dan sosialisasi atas empat program prioritas percepatan pembangunan desa.
Dari siaran pers yang diterima Republika.co.id pada Jumat (9/6), Eko mengatakan, keberhasilan program Prukades sangat bergantung kepada kepala daerah. "Bantu kami untuk meyakinkan mereka agar segera menentukan produk unggulannya. Kami yakin model Prukades ini akan membantu mengentaskan daerah-daerah dan desa tertinggal di Indonesia,” ujar Menteri Eko saat rapat kerja Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan Komisi V DPR RI, di Jakarta, Rabu (07/06).
Eko menjelaskan, banyak keuntungan yang bisa didapat dari program Prukades dan fokus pada pengembangan satu produk. Yaitu akan mendorong peningkatan skala produksi di desa. Menurut dia, dengan semakin meningkatnya skala produksi, maka investor dengan sendirinya akan masuk, salah satunya di sektor pascapanen.
Eko juga menjanjikan. kedepannya dia akan memfasilitasi pertemuan-pertemuan dengan para investor. Misalnya dengan membuat pertemuan rutin dua bulan sekali, supaya para kepala daerah dapat bertemu langsung dengan stakeholder yang terkait.
Selain itu, Eko juga menegaskan, akan selalu menerima dan menampung segala usulan dari anggota DPR RI yang juga menerima aspirasi masyarakat di Dapilnya masing-masing. "Saya pastikan akan selalu menjaga komunikasi dengan Komisi V DPR RI sebagai mitra kerja pemerintah," tegas Eko.
Semua aspirasi yang masuk, ungkap Eko, akan ditindaklanjuti secara bersama-sama dengan ketentuan perundang-undangan. Eko berharap, akan ada komunikasi yang baik demi terwujudnya pembangunan desa secara merata dan meningkatnya perekonomian di desa-desa.
Eko menyatakan, selain Prukades, ada juga tiga program unggulan lainnya. Yaitu pembangunan embung air desa, pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan pembuatan sarana olahraga desa. "Untuk sumber dana untuk menjalankan empat program prioritas tersebut dapat diambil dari dana desa. Tentunya dengan tetap mengedepankan mekanisme musyawarah desa," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
