Kamis 18 May 2017 15:39 WIB

Jokowi: Masyarakat Harus Tahu Keberadaan Dana Desa

Rep: Debbie Sutrisno/ Red: Angga Indrawan
Presiden Joko Widodo
Foto: Republika/ Wihdan
Presiden Joko Widodo

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah terus meningkatkan anggaran dana desa yang dimulai sejak 2015. Tercatat pada 2015 anggara dana desa mencapai Rp 20 triliun. Kemudian setahun berselang pada 2016 anggaran dana desa menjadi Rp 47 triliun, dan pada 2017 dana desa dianggarkan mencapai Rp 60 triliun.

Dengan anggaran masing-masing desa yang juga ikut meningkat setiap tahunnya, aparat desa diharap bisa menyosialisasikan keberadaan anggaran tersebut. Diharap dengan anggaran yang diketahui, masyarakat bisa turut aktif mempersiapkan program untuk memajukan desa mereka.

"Dibuka semuanya, rakyat diajak berbicara, berpartisipasi membangun desanya. Itu yang kita kehendaki," kata Presiden Joko Widodo, Kamis (18/5).

Menurut Joko Widodo (Jokowi), Kepala Desa harus menerapkan sistem agar masyarakat juga bisa mengetahui bahwa terdapat dana desa yang bisa digunakan untuk meningkatkan perekonomian di pedesaan. Mereka juga harus tahu dari mana dana itu berasal, sisa anggaran per tahunnya, hingga program apa saja yang sudah digunakan perangkat desa menggunaka anggaran tersebut.

Jokowi menuturkan, dirinya sering kali berkunjung ke desa-desa ketika melakukan kunjungan kerja ke daerah. Ketika bertanya pada masyarakat pedesaan, banyak masyarakat yang justru belum mengetahui mengenai keberadaan program dana desa dan anggaran yang disiapkan pemerintah pusat.

Hal ini yang tidak boleh terjadi. Aparat desa harus bisa mensosialisasikan program ini agar tidak ada kecurigaan dari masyarakat terhadap aparat desa. Dengan sepengetahuan masyarakat, maka dana desa yang dimiliki juga bisa digunakan sesuai kehendak dan kebutuhan masyarakat.

Jokowi mengingatkan kembali pada aparat desa khususnya kepala desa agar bijak dalam menggunakana dana desa. Dana yang besar ini bisa memberikan manfaat atau juga menjadi persoalan jika digunakan tidak tepat sasaran. "Ini (dana desa) bisa menjadikan kepala desa itu menjadi tersangka kalau tidak tahu cara mengelola dengan baik," ujar Jokowi.

Dia juga meminta agar aparat lain yang bertugas untuk mengawasi kinerja aparat desa yang menggunakan dana desa bisa lebih tegas dan mengawal program ini agar berjalan sesuai dengan aturan dan apa yang ingin dicapai pemerintah. Sehingga dari dana desa ini kemudian ada hasil yang memang dirasakan rakyat.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement