REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden dinilai perlu mempertimbangkan tim independen terkait penanganan kasus penyiraman air keras kepada penyidik KPK, Novel Baswedan. Tim independen perlu dibentuk jika tidak ada perkembangan signifikan dalam penanganan kasus Novel hingga 40 hari pascapenyerangan.

"Saya pikir Presiden perlu menimbang tentang pembentukan tim independen itu. Pihak kepolisian pun perlu terbuka. Bisa saja kendalanya teknis tapi bisa juga politis," ujar Direktur Eksekutif Amnesty International perwakilan Indonesia, Usman Hamid di Cikini, Jakarta Pusat, Ahad (14/5).

Sebelumnya, penyiraman air keras kepada wajah Novel Baswedan terjadi pada 11 April lalu. Hingga saat ini, terhitung sudah 30 hari penanganan sejak peristiwa itu terjadi.

Usman melanjutkan, motif penyerangan kepada Novel sebetulnya bisa jadi karena persoalan selain kasus KTP-el. Adanya tim independen bisa menjadi solusi untuk memperjelas motif tersebut.

"Jika hingga 40 hari belum ada kemajuan, maka tidak salah Presiden mempertimbangkan tim independen. Presiden perlu menelaah kenapa kepolisian tidak mampu. Atau jika perlu, penanganan bisa dialihkan dari Polda Metro Jaya ke Mabes Polri," tutur dia.

Selain pertimbangan belum adanya kemajuan signifikan, saat ini mulai berkembang opini yang menyebut kasus kekerasan atas Novel ada kaitanya dengan bisnis pakaian gamis istrinya. Usman lantas membandingkan kasus ini dengan kasus pembunuhan wartawan Bernas, Fuad Muhammad Syafruddin atau Udin.

"Kami khawatir kalau opini berkembang menjadi mereduksi dugaan penyebab kasus dari yang tadinya soal KTP-el menjadi persoalan pribadi. Kasus Udin juga seperti itu, dari latar belakang politis menjadi dibuat hanya karena persoalan pribadi. Kami melihat ada kecenderungan kasus Novel bisa seperti itu, " tambah Usman.

Ikuti Whatsapp Channel Republika