REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan pemeriintah dan perusahaan hendaknya mempekerjakan masyarakat pribumi sebab itu merupakan bentuk sikap nasionalisme.
"Seperti guru yang ada di satu daerah, pemerintah jangan mengambil guru lain dari luar daerah itu jika ada guru berkualitas dan kemampuan yang sama," kata Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan saat menyampaikan Kuliah Umum pada acara Dies Natalis ke-56 Universitas Negeri Makassar (UNM) di Makassar, Ahad (7/5).
Begitu pun dengan pekerja, kata Zulkifli, jangan mendatangkan pekerja asing ke Indonesia, sementara banyak pekerja di negeri ini yang menganggur. Khusus pekerja asing, menurut dia, belakangan ini tengah menjadi sorotan setelah ditemukannya pekerja buruh kasar asal Cina yang bekerja pada salah satu proyek di Indonesia.
"Kondisi itu tentunya akan menghambat penyaluran tenaga kerja atau menekan jumlah pengangguran di Indonesia dengan masuknya pekerja dari luar. Inipun yang diharapkan tidak lagi dilakukan agar kesejahteraan perekonomian rakyat bisa lebih merata," ujarnya.
Zulkifli mencontohnya kondisi di Provinsi Bangka Belitung yang sebelumnya begitu kaya dengan rempah-rempah atau hasil alam seperti lada putih, laga hitam, dan cengkeh, kini tidak lagi memproduksi hasil bumi itu karena kondisi lahan telah berubah dengan pabrik dan industri raksasa. Masalahnya kemudian, lanjut dia, pendapatan pajak atau royalti yang diterima negara begitu kecil yakni hanya sekitar satu persen dan itu tentu begitu kecil artinya.
"Intinya jangan sampai perusahaannya untung dan pejabatnya untung, namun rakyatnya justru buntung. Seharusnya masyarakat bisa lebih merasakan pula dampak pembangunan itu," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, dirinya juga mengatakan jika ingin menjadi bangsa yang berjaya maka jangan hadirkan pertentangan atau konflik agar sumber daya alam atau kekayaan alam Indonesia bisa dikelola dengan baik untuk kesejahteraan bersama. Zulkifli juga meminta masyarakat agar menjunjung tinggi nilai-niai kebersamaan, gotong royong, musyawarh mufakat sesuai dasar negara Pancasila.
"Bupatinya tidak korupsi, gubernurnya tidak korupsi, perangkat hukumnya bersikap adil, tidak tebang pilih, tidak ada intervensi. Jika ini bisa dilakukan maka tentu akan menjadi bangsa yang berjaya," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika