REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) bersama Pemprov DKI Jakarta berupaya mengoptimalkan pemasukan di luar tiket yang dibayarkan pengguna jasa demi menutupi biaya subsidi. Saat ini, Pemprov DKI Jakarta menggelontorkan dana sebesar Rp 2 triliun per tahun guna menyubsidi tiket TransJakarta . 

Untuk itu, Transjakarta berupaya memaksimalkan pemanfaatan aset lainnya, seperti jembatan penyeberangan orang (JPO), halte kiri/non-koridor BRT, dan jalur fiber optic.

Nantinya, peletakan iklan akan dilakukan di sejumlah aset tersebut, sehingga dapat menjadi penghasilan tambahan di luar tiket. Transjakarta tengah mendata jumlah aset yang dapat dimanfaatkan sebagai ruang pengiklan.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memerintahkan Badan Pengelola Aset Daerah Pemprov DKI Jakarta (BPAD Pemprov DKI Jakarta) untuk melaksanakan proses penyertaaan modal melalui penyerahan aset (inbreng) sesegera mungkin. Dengan begitu, Ahok optimistis penghasilan TransJakarta dari non-tiket sedikit demi sedikit dapat menutupi biaya subsidi. 

Pelaksanaan inbreng ini berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1006 Tahun 2015 tentang Pemanfaatan Barang Milik Pemprov DKI Jakarta oleh PT Transportasi Jakarta. Ahok turut mengingatkan Transjakarta untuk menyelesaikan kontrak dengan mempercepat proses pengadaan armada baru dari perusahaan Eropa. 

“Saat ini kita sudah pakai bus sekelas Eropa, kita harus jaga kualitasnya jangan sampai ada penurunan, seperti justru membeli bus dari Korea atau Cina,” kata Ahok dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Sabtu (6/5). 

Ikuti Whatsapp Channel Republika