REPUBLIKA.CO.ID, MANGUPURA -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung, Bali, menilai adanya karangan bunga di DPRD Bali untuk mendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) agar mencalonkan diri menjadi Gubernur Bali 2018 itu merupakan hak asasi masyarakat. Namun, hal tersebut diminta tidak mengusik ketentraman Bali.
"Hal tersebut jangan sampai mengusik ketentraman masyarakat Pulau Dewata, karena Bali memiliki karakter kuat adat istiadat dengan konteks gotong royong yang sangat kental, jadi jangan sampai terganggu dengan hiruk pikuk Pilkada di luar daerah," kata Ketua Badan Kehormatan DPRD Badung, Bali, I Nyoman Sentana, Kamis (4/5).
Ia menyatakan, kandidat Pilkada DKI Jakarta memiliki karakteristik yang berbeda dengan karakteristik Bali. "Saya mengharapkan masyarakat dapat memahami hal ini sebagai wujud simpati kepada bapak Ahok, namun jangan sampai berbau SARA dan memojokkan salah satu pihak," katanya.
Pihaknya juga meminta kepada seluruh komponen masyarakat yang ada di Bali agar tetap menjaga kerukunan umat beragama di Bali yang selama ini sudah terbukti harmonis. "Upaya ini perlu tetap dijaga dalam menjaga keharmonisan Bali yang merupakan salah satu tujuan utama destinasi wisata dunia," ujarnya.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Badung, Made Retha menambahkan, fenomena tersebut merupakan salah satu ungkapan kekecewaan pendukung atas kekalahan Ahok di Pilkada DKI Jakarta. "Bali masih banyak memiliki tokoh-tokoh yang mampu untuk memimpin Bali. Hanya saja keterpilihannya sekarang yang menentukan," ujarnya.
Menurut dia, Pulau Bali yang bernapaskan Hindu itu memerlukan pemimpin yang benar-benar memahami karakteristik Pulau Dewata dan tidak cukup pemimpin yang tegas saja. "Kita bukan membicarakan agama, namun pemimpin Bali nanti harus memahami karakteristik budaya masyarakat Pulau Dewata," kata Retha.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
