REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Gerindra di DPR RI tak akan mengirim nama anggota fraksinya kepada Panitia Khusus (Pansus) Angket Komisi Pemberantasan Korupsi yang digulirkan DPR. Hal ini kata Juru Bicara Partai Gerindra Sodik Mudjahid sesuai dengan sikap Fraksi Gerindra yang sejak awal menolak hak angket disetujui dalam paripurna DPR RI pada Jumat (28/4) lalu.
"Ya sebagai penolak tentu tidak akan kirim anggota ke pansus," kata Sodik melalui pesan singkatnya pada Selasa (2/5).
Namun demikian, Sodik mengatakan fraksi Gerindra akan mempertimbangkan secara bulat keputusannya untuk tidak akan mengirim utusan ke Pansus. Hal ini karena Gerindra menilai tidak adanya anggota fraksi dalam pansus itu membuat proses pansus tak terpantau.
"Nanti fraksi yang akan memutuskan secara bulat, saya pikir tidak akan kirim," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI tersebut.
Ia sendiri tidak membantah, keberadaan salah satu anggotanya Desmond J Mahesa sebagai salah satu pengusul hak angket KPK. Menurut Sodik, hal itu merupakan sikap resmi pribadi Desmond sebagai pihak yang diduga menekan Miryam S Haryani.
"(Desmond) sebagai (sikap) pribadi. Tapi gugur oleh sikap fraksi," kata Sodik.
Hal sama juga dilakukan fraksi PKS di DPR RI yang tidak akan mengirimkan anggotanya dalam Pansus KPK. "Kami tidak akan kirim, kami tetap konsisten tidak setuju dengan hak angket ini," kata Sekretaris Fraksi DPR Sukamta melalui pesan singkatnya pada Selasa (2/5).
Namun demikian, Sukamta mengungkap sikap akhir akan terlebih dahulu dikonsultasikan ke DPP PKS terlebih dahulu, mengingat saat ini DPR tengah masa reses. Terkait Fahri Hamzah yang menandangani usulan hak angket sebagai wakil dari PKS, Sukamta menegaskan Fahri bukan pewakilan dari fraksi PKS.
"Ya sikap fraksi kan sejak awal sudah ditegaskan Ketua Fraksi menolak ikut hak angket KPK," kata Anggota Komisi I DPR RI tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
