Ambon Kian Kondusif, Ini Kata Wakil Ketua DPD RI

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPD RI, Farouk Muhammad menyatakan penghargaannya kepada semua pihak baik pemda, aparat keamanan, dan masyarakat di Maluku yang tetap menjaga keharmonisan di wilayah ini. Dia menilai, pengamanan sebuah wilayah atak melulu harus melalui pendekatan security, melainkan juga kesejahteraan yang seluas-luasnya (prosperity) bagi semua pihak.

Dia tak menampik beberapa tahun lalu Maluku kerap digoyang dengan isu SARA dan politik. Salah satu isunya yakni saparatis Republik Maluku Selatan (RMS). Dia pun menceritakan kisahnya saat dirinya menjabat Kapolda di Ambon pada 2001 lalu. Menurutnya konflik yang terjadi distimulasi dari berbagai sumber baik internal maupun eksternal. Faktor internal itu semua adalah persaingan kekuasaaan 'politik dan bisnis".

Persaingan bisnis dimaksud, katanya, ada pelaku yang memang memanfaatkan situasi kondisi untuk menarik keuntungan. Yang eksternal masih adanya kelompok membawa komitment semangat RMS, bisa dikatakan kelompok idiologi. Sampai 2001 itu masih ada walau sudah tak ada tempat. Terutama lapangan 'bermain; mereka di isu agama.

"Saat itu saya terobos kebuntuan komunikasi penguasa dan komunitas. Islam dan non-Islam yang hakekatnya tak bermotif agama dan itu menempis isu SARA," papar Farouk hanya kepada Republika.co.id, Ahad (30/4).

Selama 100 hari menjabat sebagai Kapolda Ambon, kisah Farouk, dirinya juga membangun komunikasi dengan pihak luar khususnya masyarakat di Belanda. Sebab diakuinya, isu mengenai RMS tersebut kerap muncul dari Belanda. Melalui salah seorang pendeta bernama pendeta Jack, dirinya menitipkan pesan untuk terus membangun komunikasi dengan masyarakat Indonesia yang ada di Belanda.

"Atas komunikasi yang bak itu saya dapat hadiah dari tokoh beraga, dan mereka bilang ke saya Bapak datang terlambat dan pergi terlalu cepat," ujar para tokoh di Ambon saat itu.