REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, hak angket yang diinisiasi beberapa anggota DPR RI dinilai sebagai praktik politisasi dan tekanan terhadap KPK terkait kasus KTP-elektronik (KPT-el). Pasalnya, dalam kasus KTP-el tersebut banyak melibatkan anggota DPR, khususnya Ketua DPR RI Setya Novanto.

“Hak angket DPR ini menunjukkan agenda pemberantasan korupsi di Indonesia, saya ibaratkan bak perjuangan Musa melawan Firaun. Hanya kepercayaan pada Yang Maha Kuasa, yang bisa membuat KPK terus bisa dan berani lawan koruptor,” kata Dahnil dalam rilisnya kepada Republika.co.id, Jumat (28/4).

Menurut Dahnil, korupsi yang digawangi oleh bandit-bandit politik yang disebut seperti Firaun itu karena mereka merasa sangat berkuasa dan bisa melakukan apa pun tanpa peduli hukum yang berlaku. Serta, ada kecenderungan mereka juga tidak peduli dengan adanya Tuhan Yang Maha Esa yang mengawasi setiap gerak-gerik makhluknya di muka bumi.

Dahnil menjelaskan, kondisi KPK saat ini sangat suram, diserang dan dirusak dari dalam dan luar. Salah satunya, kata dia, dengan hak angket DPR tersebut.

“Jika politikus DPR itu peduli dengan agenda perlawanan korupsi dan ingin memperbiaki dan mendukung KPK, kenapa mereka tidak buat hak angket terhadap polisi atau aparat keamanan lainnya?” kata Dahnil.

Dahnil menegaskan, dengan adanya penyerangan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan yang hingga kini belum berhasil diungkap oleh kepolisian, ini menunjukkan ada ketidakberesan. Ia mengimbau publik untuk terus bergandengan tangan dan bersatu untuk melawan dan menyelamatkan agenda pemberantasan korupsi di Indonesia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika