REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Sosial menyiapkan "Layanan Bergerak Bantuan Sosial Nontunai" untuk mempercepat distribusi bantuan sosial nontunai dan memudahkan para penerima manfaat dalam mencairkan bantuan.
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan, layanan ini akan mulai diluncurkan pada Mei 2017. Agen bank dan agen e-warong yang akan mendatangi penerima manfaat menggunakan sepeda motor. Hal ini dilakukan untuk memperluas pelayanan penjangkauan penerima manfaat. "Di bagian belakang ada kotak besar untuk menempatkan bahan pangan. Mereka berkeliling dengan membawa mesin EDC (Electronic Data Capture)," kata Mensos di Surabaya, Rabu (20/4), malam.
Mensos telah berkomunikasi dengan Menteri BUMN, para Direktur Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA), dan Direktur Telkom untuk bersinergi menyiapkan layanan bergerak ini. HIMBARA akan mendukung penyiapan layanan bergerak bansos nontunai, sementara Telkom akan mendukung dan memastikan ketersediaan jaringan internetnya mengingat pencairan ini menggunakan mesin EDC.
Untuk tahap awal, layanan ini diperuntukkan bagi keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dan BPNT. Tahun depan, Khofifah mengatakan, layanan akan ditambah dengan bantuan elpiji dan subsidi listrik yang merupakan program dari Kementerian ESDM.
Khofifah mencatat jumlah penerima BPNT tahun 2017 sebanyak 1,2 juta keluarga di 44 kota. Jumlah ini ditargetkan meningkat menjadi 10 juta keluarga pada tahun 2018. Untuk pencairan BPNT, Kemensos telah menyiapkan e-warong yang dikelola oleh penerima manfaat KUBE dan PKH, agen bank milik HIMBARA dan Rumah Pangan Kita yang dikelola Bulog.
"Namun jumlahnya belum mencukupi, sehingga harus mengambil langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan agen yang cukup besar. Diperkirakan kebutuhan layanan elektronik warong mencapai 10.000 unit untuk 10 juta keluarga," ujar Mensos.
Tingginya kebutuhan terhadap layanan e-warong, kata Mensos, diharapkan akan terpenuhi dengan adanya Layanan Bergerak Bansos Nontunai. Untuk tahap awal, layanan ini akan disiapkan di Mojokerto, Solok dan Trenggalek. Kedua wilayah ini dinilai siap karena masing-masing kepala daerah telah menyatakan kesanggupannya dan berkomitmen menghadirkan layanan jemput bola ini pada Mei 2017.
Mensos menjelaskan, Layanan Bergerak Bansos Nontunai ini tidak dianggarkan dalam APBN 2017. Karena itu, Kemensos menggandeng HIMBARA untuk berpartisipasi melalui dana CSR (Corporate Social Responsibility) dalam hal penyiapannya. Pihaknya juga mendorong peran aktif pemerintah daerah untuk menghadirkan layanan melalui pendanaan APBD atau Badan Amil Zakat (BAZ) di beberapa daerah.
Diketahui, BPNT adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan secara nontunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang pangan yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur.
Secara bertahap, BPNT akan menggantikan Program Subsidi Beras Sejahtera atau yang dulu disebut Raskin. BPNT diharapkan akan mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan, serta mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
Besaran BPNT adalah Rp 110.000 per KPM per bulan. Bantuan tidak dapat diambil tunai, melainkan hanya dapat ditukarkan dengan beras dan atau telur di e-warong. Apabila bantuan tidak dibelanjakan pada bulan tersebut, maka nilai bantuan tetap tersimpan dan terakumulasi dalam Akun Elektronik Bantuan Pangan.
Penyaluran BPNT adalah melalui sistem perbankan dimana pemerintah bekerja sama dengan Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) dimana bantuan berupa uang tersebut akan ditransfer ke rekening masing-masing KPM. Selanjutnya mereka dapat megambil bantuan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera(KKS).
Bimbingan Teknis Pendampingan Sosial BPNT diikuti para Tenaga Sosial Kecamatan (TKSK) di tingkat kota dan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Jumlah peserta 169 orang terdiri dari 154 Pendamping Sosial BPNT, 16 supervisor Dinas Sosial Kota, 5 penanggung jawab kegiatan Dinas Sosial Provinsi dan 15 orang peserta dari kementerian dan lembaga terkait.
Peserta berasal dari Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan. Khofifah meminta pendamping PBNT sebagai ujung tombak program ini dapat meneguhkan komitmen untuk melayani penerima manfaat.
Khofifah juga menekankan agar perubahan-perubahan ini disosialisasikan kepada masyarakat. Ke depan, menurut Mensos, tugas Pendamping BPNT akan sangat berat mengingat ada beberapa program bantuan dan subsidi dari kementerian lain yang akan masuk dalam KKS, seperti subsidi listrik dan elpiji.
"Untuk itu mulai sekarang kita harus siapkan infrastrukturnya dan siapkan para pendamping. Peran pendamping sangat krusial dalam menentukan keberhasilan berbagai program pengentasan kemiskinan," kata Mensos.
Ikuti Whatsapp Channel Republika