REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku pernah merasakan menjadi korban penggusuran. Jokowi mengatakan saat itu, rumah masa kecilnya yang terletak di bantaran kali digusur, sehingga keluarganya harus menumpang di rumah orang lain.
"Saya dulu mengalami, rumah saya di pinggir kali, pernah digusur, saya pernah digusur, di sini ada yang penah digusur? Mudah-mudahan tidak, sedih saya mengingatnya sehingga harus 'nebeng' dua tahun di tempat kakak ibu saya," katanya di Depok, Jawa Barat, Selasa (12/2).
Presiden menyampaikan hal tersebut dalam acara Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) 2019 Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dihadiri oleh sekitar 1.055 orang baik, penerima PKH, BPNT maupun pendampingnya.
"Sehingga saya ingin anak-anak ibu semuanya kalau anaknya sehat, pintar, anaknya sekolah setinggi-tingginya, jangan ada anaknya takut bermimpi menjadi menteri, menjadi Presiden, bisa, Insya Allah, kalau dididik baik, disekolahkan dengan baik, diberi gizi dengan baik, menjadi pintar dan cerdas, boleh bermimpi," ujar Presiden.
"Dengan hidup di pinggir kali, digusur Alhamdulilah bisa menjadikan saya, membesarkan saya, menyekolahkan saya, meski pontang-panting, itulah tugas orang tua,"kata Presiden.
Dia memastikan terpenting dalam program ini, pengunaan tepat sasaran, dan kita mengecek kepuasan BPNT. "Tadi kepuasan sangat tinggi bisa kita tambahkan lagi karena pada 2018 dianggarkan Rp19 triliun untuk seluruh Indonesia Pada 2019 Rp34 triliun hampir 2 kali lipat. Buat siapa? Untuk ibu-ibu semua agar anak memiliki gizi baik, anak bisa sekolah," tegas Presiden.
Menurut Menteri Sosial(Mensos) ,Agus Gumiwang Kartasasmita yang juga hadir dalam acara tersebut, alokasi anggaran PKH pada 2019 mencapai Rp34,4 triliun atau meningkat hampir dua kali lipat dari jumlah Rp19,2 triliun pada 2018. Peningkatan ini diikuti dengan perubahan skema. Skema bantuan yang semula rata menjadi bervariasi, di mana indeks Bansos PKH 2019 disesuaikan dengan beban kebutuhan keluarga pada aspek kesehatan, pendidikan dan kesehateraan sosial.
Jumlah Bansos PKH dan BPNT tahap I pada 2019 yang disalurkan untuk provinsi Jabar senilai Rp2,19 triliun sedangkan PKH tahap I 2019 di Kota Depok adalah Rp70,55 miliar. Mensos juga mengungkapkan berdasarkan survei organisasi Microsave di bawah yayasan Bill Gates menunjukkan bahwa 95 persen penerima KPM dan BPNT merasa puas dengan penyelenggaraan program BPNT.
"Benar ya bu puas dengan BPNT? Kemudian mayoritas BPNT menilai bahwa program BPNT lebih baik dibanding program beras miskin(Raskin) atau beras sejahtera(Rastra). Baik dari segi kualitas pangan maupun ketetapan waktu pencairan bantuan," katanya.
Hasil survei lainnya adalah keberadaan e-warung banyak memberikan kemudahan karena waktu tempuh rata-rata bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk mencapai e-warung adalah 2 menit dari kediaman masing-masing. "Dengan biaya transportasi rata-rata Rp 6 ribu dan mereka keluar secara ikhlas untuk mencapai e-warung. Sebanyak 97 persen KPM juga menilai e-warung mampu menyediakan berbagai macam pangan yang dibutuhkan sepertri beras dan telor," ujar Agus.
Agus melanjutkan, pihaknya akan mengubah KPM BPNT agar bisa digunakan untuk membeli seluruh kebutuhan sehari-hari. Menurutnya, walau program BPNT baru berumur 2,5 tahun, namun sudah menunjukan kemajuan yang sangat positif. Bahkan dalam survei tersebut ditemukan bahwa program BPNT bisa membantu meringankan beban belanja pangan bagi para KPM sebesar 15-20 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
