REPUBLIKA.CO.ID, SOLOK -- Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindugan Anak Yohana Yembise memerintahkan pemerintah daerah menjalankan program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) untuk mencapai Indonesia Layak Anak pada 2030.
"Jangan deklarasi membangun kota layak anak hanya sebatas di kertas saja, gugus KLA harus dibentuk. Sukses atau tidaknya KLA semua tergantung pimpinan daerah," kata Yohana saat meluncurkan 13 Kabupaten/Kota KLA di Solok, Sumatra Barat, Rabu (19/4).
Dia mengatakan Pemerintah Daerah harus berkomitmen dan menjalankan 24 indikator KLA, antara lain setiap anak harus memiliki akte kelahiran,adanya forum anak, informasi layak anak, sekolah ramah anak, puskesmas layak anak membentuk Satgas-PPA dan juga P2TP2A.
Saat ini KemenPPPA telah menginisiasi 326 kota yang berkomitmen untuk mewujudkan program KLA, pemerintah menargetkan pada 2019 semua kabupaten dan kota telah berkomitmen menjadi Kabupaten/Kota Layak Anak. "Ke depan kami akan mendatangi satu persatu daerah yang telah berkomitmen mewujudkan KLA, supaya dapat melaksanakan program tersebut," kata Yohana.
Saat ini 77 Kabupaten/Kota di Indonesia telah mendapatkan penghargaan Pratama, Madya dan Nindya untuk menuju Kota Layak Anak.
Ikuti Whatsapp Channel Republika