REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Martinus Sitompul mengatakan Polri akan memperketat pengamanan ibukota selama masa tenang sebelum pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta. Kepolisian mengimbau masyarakat ikut menjaga kondusifitas selama masa tenang berlangsung Ahad-Selasa (16-18/4).
Martinus mengatakan, Polri telah mendatangkan sejumlah personel dari luar Jakarta untuk membantu pengamanan selama masa tenang.
"Ada sejumlah objek vital, kantor pemerintahan dan lokasi permukiman yang kami pandang perlu untuk kami amankan selama masa tenang," ujar Martinus kepada wartawan usai menghadiri diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (15/4).
Selain itu, kepolisian juga memantau pengamanan di tempat pemungutan suara (TPS) yang sudah mulai akan dibangun. Berdasarkan data dari KPU DKI Jakarta, ada 13.034 TPS yang didirikan untuk pemungutan suara pada Rabu (19/4).
Terkait dengan potensi pelanggaran yang dapat memicu perpecahan, Polri sudah berkoordinasi dengan Bawaslu DKI Jakarta untuk meningkatkan pengawasan.
"Terakhir, kami juga upayakan berkomunikasi secara lebih intens dengan tim kedua paslon untuk menjaga kondusifitas selama masa tenang," tambah Martinus.
Sebelumnya, Ketua Bawaslu DKI Jakarta, Mimah Susanti, mengatakan masa tenang sebelum pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta sebaiknya tidak dimanfaatkan untuk deklarasi dukungan kepada paslon. Bawaslu mengimbau semua kegiatan kampanye maupun deklarasi dalam bentuk apapun dimaksimalkan pada hari terakhir kampanye.
"Hari ini, Sabtu, merupakan hari terakhir kampanye. Kami harap semua bentuk kampanye dimaksimalkan hari ini. Mulai Ahad, tidak ada lagi kagiatan kampanye maupun deklarasi," ujar Mimah kepada awak media usai menghadiri diskusi di Cikini, Jakarta Pusat.
Mimah mengingatkan, kegiatan deklarasi bisa berpotensi mengarah kepada kampanye. Selain itu, dia juga mengimbau jika kegiatan bazar sebaiknya tidak dilakukan pada tanggal 16, 17 dan 18 April.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
