REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Anton Tabah Digdoyo mengatakan video kampanye pasangan Ahok-Djarot sangat jauh dengan keadaan di Indonesia. Anton menegaskan Ahok harus bertanggung jawab secara hukum, dan polisi harus segera bertindak.
Anton menyayangkan terjadinya hal ini dalam kampanye. Dia mengatakan, tindakan kerusuhan yang tergambar dalam video tidak mencerminkan keadaan Indonesia sama sekali.
"Kampanye itu harusnya ini tidak begini, karena di Indonesia ini kan dulunya rukun aja, ini kan kisruh gara-gara ahok," ujar Anton, Selasa (11/4).
Anton menilai, Ahok seperti menelanjangi dirinya sendiri. Sebab sebelumnya Ahok membuat perpecahan masyarakat melalui kasus Al Maidah, dan kini semakin memperburuk dengan adanya video tersebut.
Video kampenye ini, menurut dia bukan hanya menimbulkan banyak kritik, tapi juga penurunan kredibilitas bagi pasangan calon gubernur Jakarta nomer urut dua ini. Anton menganggap video ini adalah bentuk kampanye hitam dan dilarang dalam Pilkada, karena telah masuk pada ranah berbau SARA.
"Kalau merugikan iya tentu, bukan hanya merugikan diri dia sendiri, tapi juga paslon lain. Ini juga masuk kampanye hitam dan dilarang karena masuk ke ranah SARA," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
