REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kisruh perebutan kursi pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menimbulkan persoalan baru yakni dualisme kepengurusan dalam internal DPD. Hal ini karena, ada sejumlah anggota DPD RI masih mengakui kepemimpinan DPD sebelumnya.
Hal tersebut diakui oleh Senator DPD RI asal Kalimantan yakni Sofwat Hadi yang menurutnya sesuai dengan putusan Mahkamah Agung (MA), maka pimpinan yang sah adalah M Saleh, Farouk Mochamad dan GKR Hemas.
"Kalau kami yang mengajukan ke MA kami masih mengakui pimpinan DPD yang lima tahun didasarkan dari putusan MA membatalkan tata tertib soal aturan 2,5 tahun," ujar Sofwat dalam diskusi di Kawasan Cikini, Jakarta pada Sabtu (8/4).
Karena itulah, Sofwat mengatakan pihaknya akan terus mengupayakan hukum kepada Mahkamah Agung untuk membatalkan pengambilan sumpah kepada pimpinan DPD Baru Oesman Sapta Odang (OSO) dan kedua wakilnya.
Terkait dinamika internal DPD soal kepengurusan sendiri, ia mengakui akan menggangu kinerja DPD ke depannya. Ia menilai akan ada banyak tugas-tugas DPD terbengkalai lantaran urusan kepemimpinan baru tersebut.
"Sudah pasti mengganggulah. Sudah terbelahkan sekarang, menyedihkanlah, masyarakat jadi kecewa," katanya.
Hal berbeda diungkapkan Senator asal Jawa Tengah kubu kepemimpinan baru OSO, Akhmad Muqowan yang menilai tidak akan ada dualisme di internal DPD. Ia juga menilai, kerja DPD akan terus berjalan tanpa hambatan maupun gangguan.
"Dualisme tidak ada lagi. Tak ada kisruh, kita di Komite 1 tetap jalan kok," katanya.
Karenanya itu ia meminta, jika ada pihak-pihak yang berbeda pandangan mengenai hal tersebut mestinya diselesaikan secara internal dan tidak membawa ke luar DPD
"Selesainkanlah di dalam. kalau sekian banyak yang terjadi, ayo dialog berargumen. Intinya, sebagian kawan-kawan tidak siap berdemokrasi. Kalau sepakat, terus ada yang tidak, ikuti arus besar dong, bukan pemaksaan ini," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
