REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Pernyataan Presiden Joko Widodo terkait pemisahan antara politik dan agama sempat menuai kontroversi terutama dari tokoh-tokoh umat Islam.

Dalam kegiatan peresmian Tugu titik nol, Peradaban Islam Nusantara di Barus, Tapanuli Tengah, Sumatra, Jum'at (24/3), Jokowi meminta agar semua pihak memisahkan persoalan politik dan agama.  Hal tersebut dimaksudkan Jokowi untuk menghindari gesekan antar umat beragama. 

Jokowi pun meluruskan maksud ucapannya itu. Dia menjelaskan, peringatan untuk tidak mencampuradukkan agama dan politik itu dalam konteks persatuan negara. Dia mengingatkan agar jangan sampai agama di politisasi menjadi komoditas.

"Pernyataaan saya itu bukan berarti memisahkan nilai-nilai agama dalam politik," tutur Jokowi di sela-sela kegiatan peresmian Masjid dan gedung Sholawat Pondok Pesantren Singo Ludiro di Sukoharjo pada Sabtu (8/4) siang.

Dia menilai agama sangat penting terutama dalam dinamika politik. Dia mencontohkan dalam membuat kebijakan memerlukan nilai-nili agama, moralitas, kejujuran dan pengabdian. Jika nilai-nilai agama tak diikutsertakan dalam membuat kebijakan, maka kebijakan itu tidak akan mempunyai efek.

"Politik dan agama itu harus sambung, tapi dalam konteks yang benar, setiap keputusan kebijakan dilandasi nilai spiritualitas yang selalu diajarkan dalam Islam. Itu sambungannya. Jadi jangan dibelokkan, masa politik tidak boleh berhubungan dengan agama," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika