REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Politik dari Poltracking Indonesia, Hanta Yudha menilai kisruh yang terjadi di internal Dewan Perwakilan Daerah (DPD) saat ini sebagai degradasi kualitas dari keberadaan lembaga tersebut. Menurutnya, DPD saat ini tengah mengalami fase terendah karena ulah dari perebutan kekuasaan pimpinan DPD.
Hanta mengatakan, sejatinya DPD dibentuk sebagai wadah atau tempat memperjuangkan kepentingan daerah bukan kepentingan kekuasaan atau politik. "Poin pentingnya DPD itu mewakili perseorangan, kita memilih DPD itu kita enggak tahu dia dari partai apa tapi perjuangkan kepentingan daerah," kata Hanya di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (8/4).
Namun yang terjadi sekarang justru menunjukan bahwa terjadi pergeseran fungsi keberadaan lembaga perwakilan daerah tersebut. Ia menyebut, fase parpolisasi partai politik di dalam keanggotaan DPD. Hal itu yang kemudian membuat persoalan di DPD kemudian muncul, lantaran telah bergeser dari fungsi yang sebenarnya.
"Jadi monopoli atau dikuasai oleh parpol itu sebenarnya sudah keluar dari khittah DPD RI," katanya.
Karenanya, Hanta meminta kisruh internal DPD tersebut harus segera diselesaikan. Sebab jika tidak, maka akan memunculkan ketidakpercayaan kepada DPD sebagai lembaga yang keberadaannya untuk mengimbangi DPR dari sisi perwakilan daerah melalui jalur non partai.
"Orang akan mengataakan, ini sama saja dengan DPR," ucapnya.
Ia pun mengkhawatirkan hal ini akan menambah sentimen masyarakat terhadap DPD yang dipertanyakan kinerjanya selama ini.
"Setelah ini akan bergeser diskusinya mari perkuat DPD sekalian kembali ke khittah perjuangkan daerah atau tanda petik 'bubarkan DPD' dengan memperkuat unikameral DPR RI," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika