REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus KTP elektronik (KTP-el), Irene Putri menyatakan delapan saksi yang akan dihadirkan di persidangan kasus KTP-el, Kamis (16/3) besok, berasal dari kalangan lembaga eksekutif. Irene mengatakan delapan saksi tersebut dari kalangan kementerian yang terkait dalam kasus, baik mantan pejabat kementerian terkait ataupun yang masih menjabat. 

"Dari kementerian terkait. Dua-duanya (mantan pejabat maupun pejabat)," tutur dia saat dikonfirmasi, Rabu (15/3).

Irene menjelaskan, tim JPU akan menggali informasi dari ke delapan orang itu terkait bagaimana proses perencanaan dan penganggaran saat proyek KTP-el hendak dimulai. "Saksi besok itu akan digali terkait perencanaan dan penganggaran dari KTP-el," kata dia.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah juga menuturkan hal senada. Persidangan besok yang menghadirkan delapan saksi itu untuk menguak fakta-fakta ihwal penganggaran proyek KTP-el. "Kami belum bisa simpulkan peran saksi dari awal sampai akhir," tutur dia. 

Seperti diketahui, pada Kamis (16/3) besok, sidang kasus proyek pengadaan KTP-el akan dilakukan untuk kedua kalinya. Sidang kasus yang terindikasi merugikan keuangan negara senilai Rp 2,3 triliun akan kembali dilaksanakan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kemayoran, Jakarta. Dalam sidang tersebut ada dua terdakwa yang sama-sama mantan pejabat Kemendagri, yakni Irman dan Sugiharto.  

Ikuti Whatsapp Channel Republika