REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) berupaya memenuhi standar ideal pelayanan paramedis, terutama jumlah dokter umum dan spesialis, bagi masyarakat di daerah dengan jumlah penduduk sekitar 5,03 juta jiwa itu.
"Idealnya harus ada 40 dokter umum, 11 dokter gigi, dan sembilan dokter spesialis per 100 ribu penduduk," kata Kepala Dinas Kesehatan NTT Dr Kornelis Kodi Mete Kupang, Kamis (9/3).
Untuk perawat dan bidan, dia mengatakan berjumlah masing-masing 117 dan 75 bidan per 100 ribu penduduk. Namun, kuota itu belum dipenuhi di NTT karena berbagai keterbatasan.
"Apa yang diutarakan memang sangat ideal, namun NTT masih jauh dari harapan sehingga hingga saat ini NTT terus berjuang dan berharap Jakarta dapat membantu paling kurang mencukupkan dan membantu mengatasi kekurangan itu di NTT," katanya.
Secara nasional, dia mengatakan, data Kemenkes menyebutkan hingga akhir 2015 dari 9.510 puskesmas yang ada, 14,7 persen di antaranya tidak memiliki dokter dan 16,76 persen tidak memiliki tenaga kesehatan seperti bidan atau perawat. Berdasarkan pemetaan, daerah yang kekurangan dokter dan tenaga kesehatan sebagian besar di Indonesia bagian timur.
Untuk NTT, kata dia, perlu mendapat perhatiah lebih atau bahkan perlu prioritas karena masih jauh tertinggal. Selama ini, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menjalin kerja sama dengan empat universitas di kawasan timur Indonesia, yakni Universitas Airlangga Surabaya, Universitas Brawijaya Malang, Univesitas Udayana Bali, dan Universitas Hasanuddin Makassar terkait dengan pemenuhan kebutuhan dokter yang dialami daerah itu.
"Kita mesti jujur bahwa daerah ini mash kekurangan tenaga kesehatan terutama dokter seperti dikemukakan pihak Dinas Kesehatan selaku instansi teknis bahwa sekitar 350 lebih puskesmas di Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini masih mengalami kekurangan dokter spesialis, umum, maupun dokter gigi," katanya.
Bahkan, kajian Dinas Kesehatan NTT yang menyebut idealnya untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di sekitar 350 lebih tempat layanan kesehatan itu dibutuhkan sekitar 1.050 dokter. "Saat ini baru terdapat sekitar 400 dokter umum dan 172 dokter gigi yang melayani 350 puskesmas yang ada di Nusa Tenggara Timur," katanya
Dia mengatakan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan (dokter umum, spesialis, bidan, perawat) serta minimnya sarana prasarana kesehatan, pemerintah telah memberikan bantuan biaya pendidikan bagi tenaga dokter yang mengikuti pendidikan spesialis. Namun, syaratnya diperketat bahkan dengan penandatanganan perjanjian di depan notaris untuk bersedia kembali bertugas di Nusa Tenggara Timur.
"Bantuan biaya pendidikan dimaksud direalisir melalui Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Kompetensi (PPDSBK) yang merupakan bantuan pemerintah pusat," katanya.
Program Pendidikan Dokter Spesialis Non Reguler (PPDSNR) yang berbasis kompetensi, pemerintah melakukan kerjasama dengan empat universitas di kawasan timur Indonesia yakni Universitas Airlangga Surabaya, Universitas Brawijaya Malang, Universitas Udayana Bali, dan Universitas Hasanuddin Makassar, dan belum termasuk Fakultas Kedokteran Undana Kupang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
