REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Serikat pekerja diminta harus ikut terlibat dalam pengawasan keberadaan tenaga kerja asing (TKA), khususnya yang ilegal, minimal di lingkungan tempat mereka bekerja. Menurut Ketua Umum Serikat Karyawan (Sekar) PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk (Telkom), Asep Mulyana, pengawasan ini harus dilakukan agar fungsi pengawasan bisa berjalan maksimal.
"Sekar Telkom juga terlibat aktif dalam upaya pengawasan TKA di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya Telkom," ujar Asep kepada wartawan, usai penanaman pohon di Bukit Sekar, Gunung Masigit Kareumbi, Cicalengka, akhir pekan kemarin.
Menurut Asep, pihaknya konsen melakukan pengawasan TKA di lingkungan BUMN, khususnya dalam perekrutan profesional. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk menjaga BUMN dari TKA. Sekar Telkom, kata dia, terus berupaya mengawal agar semaksimal mungkin semua level tenaga kerja, termasuk jajaran manajemen, di lingkungan Telkom diisi oleh warga negara Indonesia (WNI). Namun, Ia memastikan hingga saat ini tidak ada TKA di lingkungan Telkom.
"Di Telkom tidak ada. Untuk BUMN Perbankan ada satu atau dia orang. Umumnya level vice president," kata Asep.
Selain itu, Asep pun menjamin, dalam proyek-proyek pembangunan tower Telkom pun tidak ada TKA. Walaupun menggunakan provider luar, seperti Huawei, tapi semua tenaga kerja yang menerjakan proyek tersebut adalah pekerja lokal.
"Sampai sekarang TKA belum menjadi ancaman bagi BUMN, khususnya Telkom. Di perusahaan kami, mulai dari tenaga kerja kasar hingga level managemen, diisi oleh WNI," kata Asep.
Namun, kata dia, Ia tidak menampik jika pada dasarnya keberadaan TKA di lingkungan perusahaan yang legal, bisa menjadi sarana transfer ilmu dan teknologi yang berguna bagi perusahaan. Kendati demikian, jumlahnya tetap harus dibatasi untuk menjamin ketersediaan lapangan kerja bagi pribumi.
"Saat ini jumlah pengangguran terbuka di Indonesia masih cukup besar," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
