REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraeni mengingatkan KPU DKI Jakarta aga terus memberi bimbingan kepada petugasnya di lapangan. Pasalnya, banyak petugas di level Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang dinilai belum sepenuhnya memahami prosedur dan mekanisme. 

"Kepatuhan pada standar mekanisme, dan prosedur di TPS ini penting, baik oleh KPPS, saksi dan pengawas TPS," kata dia dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (4/3).

Titi menyontohkan, dari penelitian yang dilakukan Perludem di putaran pertama Pilkada DKI, tak sedikit ditemukan adanya petugas yang salah dalam memahami penggunaan formulir C6. Di beberapa TPS, dia mengatakan, formulir C6 diwajibkan untuk dibawa oleh pemilih saat akan menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut.  "Padahal kalau sudah ada di DPT kan tidak perlu C6. Fungsi C6 menjadi bergeser," ujar dia. 

Titi mengusulkan, KPU DKI harus memberi bimbingan teknis secara intensif kepada petugas di lapangan. KPU DKI harus menyampaikan informasi terkait inventarisasi terhadap masalah-masalah yang mungkin muncul di hari pemungutan suara. KPU DKI, menurut dia, harus siap memberi panduan terkait problematika yang terjadi pada hari H.

Namun, secara umum Titi mengapresiasi penyelenggaran Pilkada DKI di putaran pertama oleh KPU DKI. Setidaknya, angka partisipasi yang menyentuh 75 persen adalah sebuah prestasi tersendiri. Angka tersebut mengalahkan jumlah partisipasi pemilih pada Pilpres 2014 maupun Pilkada DKI 2012 yang berada di bawah 70 persen. 

"Ini menunjukkan antusias masyarakat pada proses Pilkada dan partisipasi publik atas kepercayaan terhadap penyelenggara dan juga calonnya," ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika