REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Setelah berjalan selama enam tahun, Kinerja, salah satu program yang dijalankan United States Agency for International Development (USAID) akan berakhir. Menandai penyelesaian programnya, Kinerja menggelar sebuah lokakarya keberlanjutan tentang inovasi pelayanan publik yang berlangsung di Bogor, Rabu (22/2) kemarin.
USAID Kinerja diluncurkan pada 2011 lalu. Program Kinerja membantu meningkatkan tata kelola di kesehatan, pendidikan, dan perizinan usaha melalui kerja sama dengan pemerintah, masyarakat sipil, media lokal, dan anggota masyarakat di 79 kabupaten/kota di Aceh, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Papua. Lokakarya ini dihadiri Erin McKee, Mission Director USAID Indonesia.
Hadir pula perwakilan dari kementerian nasional termasuk Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. “Saya semangat sekali untuk melihat bagiamana inovasi-inovasi Kinerja meningkatkan mutu pelayanan publik di Indonesia,” kata Erin McKee, dalam siaran persnya, Kamis (23/2).
Dia mengatakan, USAID sangat bangga bekerja sama dengan Pemerintah Republik Indonesia. "Kami berharap pemerintah akan melanjutkan semua yang kita sudah mencapai bersama,” katanya.
Sejumlah program yang telah dijalankan USAID Kinerja di antaranya, pada 2012 lalu, Kinerja mendukung progam inisiasi menyusu dini (IMD) dan ASI eksklusif di Kabupaten Bener Meriah, Nangroe Aceh Darussalam. Juga membantu Kantor Urusan Agama (KUA) setempat memasukkan informasi tentang IMD dan ASI eksklusif dalam kursus calon pengantin (suscatin). Pada tahun 2013, semua pasangan yang sudah mengikuti Suscatin, dan sudah melahirkan, sudah melaksanakan kedua praktek tersebut.
Program lainnya yakni di Kabupaten Bondowoso, di mana angka pernikahan dini merupakan salah satu tertinggi di Jawa Timur pada 2012. Kinerja pun turut membantu mengurangi angka tersebut hingga 18 persen setelah tiga tahun. "Ini membantu memastikan kondisi kesehatan dan pendidikan yang lebih baik, dan merupakan kali pertama angka tersebut dikurangi," jelasnya.
Sedangkan di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, untuk menjawab analisis kesenjangan anggaran yang dilakukan Kinerja, Dinas Pendidikan setempat menaikkan alokasi anggaran untuk SD dan SMP dari Rp 14 miliar pada 2013 menjadi Rp 23 milyar pada 2014. Naiknya anggaran ini, menutupi kesenjangan anggaran dan memastikan anak-anak Bulukumba bisa mendapat pendidikan lengkap. Pemetaan distribusi guru yang dilakukan Kinerja, dia menambahkan, juga membantu mendistribusi ulang lebih dari 600 guru kepada sekolah dengan kekurangan guru di Barru, Bondowoso, Luwu Utara, dan Sambas.
Di ujung Nusantara lain, Dinas Pendidikan Provinsi Papua mengalokasikan Rp 3 miliar untuk mereplikasikan program manajemen berbasis sekolah Kinerja kepada sekolah-sekolah di 15 kabupaten dengan tingkat pembangunan terendah. Sedangkan di bidang perizinan usaha, Kinerja juga membantu mengurangi waktu tunggu untuk izin-izin dasar sebanyak rata-rata 50 persen di kantor izin usaha.
Begitu pula pungutan liar hampir tidak ada lagi. Selain itu, Kinerja bekerjasama dengan pemerintah setempat mengadakan gebyar perizinan di Sulawesi Selatan pada 2015. "Lebih dari 41 ribu izin dasar diberikan kepada usaha mikro dan kecil di 24 kab/kota," jelasnya.
Direktur Politik dan Komunikasi di Bappenas, Wariki Sutikno mengatakan, sangat senang melihat perubahan yang dipicu oleh program Kinerja. "Pemerintah pusat sangat memperhatikan apa yang dibangun. Ini hanya salah satu contoh kecil dari inovasi pemerintah, melalui kerja sama dengan USAID,” jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika