Kamis 02 Feb 2017 18:35 WIB

Pemerintah akan 'Bayar Mahal' Bila Terlibat Manuver di Pilkada DKI

Rep: Amri Amrullah/ Red: Bayu Hermawan
Warga mengikuti simulasi Pilkada DKI Jakarta di Kantor Kecamatan Jatinegara, Jakarta, Kamis (2/2).
Foto: Republika/Prayogi
Warga mengikuti simulasi Pilkada DKI Jakarta di Kantor Kecamatan Jatinegara, Jakarta, Kamis (2/2).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik, Firman Noor, berharap pemerintah benar-benar bersikap netral dalam ajang Pilkada DKI Jakarta. Menurut dia, terlalu mahal harga yang harus dibayar pemerintah jika terlibat manuver politik Pilkada DKI Jakarta.

"Pemerintah ini membayar terlalu mahal untuk pagelaran drama dalam Pilgub DKI kali ini. Hal ini menunjukkan aspek strategis dari pilgub ini," katanya kepada Republika.co.id, Kamis (2/2).

Terkait kasus yang menyeret Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, dosen ilmu politik dan program Pascasarjana Fisip UI itu memandang jelas tidak perlu semua waktu dan tenaga pemerintah dikorbankan dan turun tangan hanya untuk Ahok. Seorang yang di mata publik kini dikenal gemar membuat gaduh.

"Kalau berkorban maksimal untuk yang sekelas Obama, bolehlah," ujarnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement