REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yakin Polri tidak terlibat dalam kasus penyelundupan senjata di Sudan. Komisioner Kompolnas, Bekto Suprapto, Andrea H Poeloengan, dan Poengky Indarti, bulan lalu baru saja selesai melakukan Supervisi terhadap pasukan dari Polri yang tergabung dalam Garuda Bhayangkara II – FPU 8 ke El Fasher, Darfur, Sudan Utara.
Bekto mengatakan, Pemerintah Darfur Utara yang diwakili oleh Wakil Wali (Wakil Gubernur) Provinsi Darfur Utara menyatakan, berdasarkan informasi dari masyarakat, kinerja satgas FPU 8 sangat positif. "Bahkan terdapat kedekatan emosional antara personel satgas FPU 8 dengan masyarakat Darfur di sekitar wilayah tugasnya," ujar Bekto semalam.
Dia menyebut, dengan melihat profesionalitas dan kinerja FPU 8 yang sangat baik dan memperhatikan kedekatan hubungan bilateral lndonesia-Sudan, maka Wakil Wali mengharapkan agar Polri dapat membantu Kepolisian Sudan. Antara lain di bidang pelatihan dan pendidikan agar personel Kepolisian Sudan lebih mampu menjaga stabilitas keamanan dan di bidang community policing guna mewujudkan perdamaian di wilayahnya.
Sebelum itu, ketika bertemu dengan tiga orang Pejabat Utama Kepolisian Sudan di Khartoum, Komisioner Kompolnas juga memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap kinerja Polri yang tergabung dalam pasukan perdamaian UNAMID FPU 8 dan IPO. Mereka dinilai sebagai tim yang sangat profesional dan hasil kerja yang sangat baik.
Hal yang sama didapatkan dari hasil pertemuan dengan pihak UNAMID, baik dari Joint UN-AU Special Representative for Darfur (JSR), Martin lhoeghian Uhomoibhi (Nigeria), Deputy JSR for Political Issues Jeremiah Mamabolo (Afrika Selatan), Deputy JSR for Humen Right and Protection Issues Bintou Keita (Guinea), dan Police Commissioner (PC) Priscilla Makotose (Zimbabwe). Semuanya sepakat bahwa FPU dari Indonesia khususnya FPU 8 adalah pasukan perdamaian PBB yang terbaik dan terpercaya dari semua FPU yang dimiliki oleh PBB. "Bahkan dijadikan //role model// (panutan) bagi para pasukan penjaga perdamaian negara lainnya, terutama negara-negara berkembang untuk dapat ditularkan kebaikan-kebaikan pasukan FPU Indonesia," ujar Bekto.
Sedangkan dari hasil pertemuan dengan Duta Besar RI untuk Sudan dan Eritrea, terhimpun informasi terkait dengan peran FPU 8. Pasukan perdamaian yang ditempatkan perdamaian di Darfur tersebut dinilai patut mendapatkan pujian karena telah melaksanakan tugas dengan sangat baik. Hal ini juga diapresiasi oleh UNAMID, Pemerintah Sudan dan masyarakat Sudan.
Kompolnas dari berbagai informasi yang didapatkan selama kunjungan di Sudan menilai bahwa dalam satu tahun terakhir ini tampaknya diduga ada masalah antara Pemerintah Sudan dan UNAMID. Pasalnya Pemerintah Sudan menganggap bahwa negaranya aman dan tidak memerlukan lagi kehadiran UNAMID. Akan tetapi UNAMID masih menganggap kehadiran mereka masih diperlukan karena keamanan Darfur masih dianggap belum kondusif. Bekto mengatakan perbedaan pandang antara Pemerintah Sudan dan UNAMID ini berdampak pada pasukan perdamaian yang bertugas di bawah payung UNAMID termasuk FPU-8. Yaitu dengan masih tertahannya empat kontainer milik FPU 8 Indonesia kurang lebih telah setahun.
Bahkan, kata dia, pada saat Kompolnas berkunjung ke Garuda Bhayangkara Camp tempat tinggal pasukan FPU 8, terlihat beberapa anggota TNI yang tergabung dalam Indobat, belajar pada pasukan FPU-8. "Hal ini sungguh harmonis, mencerminkan solidaritas tinggi dan kepedulian dari FPU-8 terhadap pasukan TNI yang bertugas di sana. Sinergitas terjaga baik," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
