Rabu 18 Jan 2017 19:08 WIB

Menkopolhukam Ajak MUI Bantu Pemerintah Jaga Indonesia

Rep: Wahyu Suryana/ Red: Angga Indrawan
Menko Polhukam Wiranto (kiri), bersama Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin (kanan) menghadiri rapat pleno Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta, Rabu (18/1).
Foto: Republika/ Yasin Habibi
Menko Polhukam Wiranto (kiri), bersama Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin (kanan) menghadiri rapat pleno Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta, Rabu (18/1).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto, merasa pemerintah memiliki kesamaan mendasar dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hal itu karena pemerintah dan MUI mewakili keinginan masyarakat.

"Pemerintah itu mewakili masyarakat, MUI sama, mewakili umat yang ingin menyuarakan sesuatu," kata Wiranto di rapat pleno Dewan Pertimbangan MUI, Rabu (18/1).

Ia menilai, kesamaan itu merupakan salah satu dasar kerja sama yang seharusnya memang dibangun pemerintah dan MUI. Tentu, sambungnya, dengan tujuan untuk kepentingan masyarakat. Menurutnya, jika ada perbedaan ketika menerjemahkan kerja sama tersebut, perlu adanya pengakuran sebagai esensi kerja sama.

MUI, lanjut Wiranto, merupakan satu lembaga non-pemerintah yang mampu menyerap aspirasi besar dari rakyat, dan tentu memiliki peran yang sangat dibutuhkan pemerintah. Maka itu, ia menekankan, konsep dan semangat kerja sama itu harus dipegang pemerintah maupun MUI.

"Semangatnya dulu harus kita pegang, sebab MUI suatu bagian institusi non-goverment yang mampu menyerap aspirasi rakyat," ujar Wiranto.

Wiranto mengaku sepakat dengan empat syarat kesuksesan suatu bangsa, yang diambil dari salah satu hadis Nabi Muhammad SAW. Empat syarat itu adalah ilmu-ilmu dari ulama, kebijaksanaan dari para umarah, sikap kedermawanan pengusaha dan doa dari kaum dhuafa.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement