REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mengatakan adanya penandatangan bersama mengenai pendanaan Pilkada Serentak 2018 di Jawa Barat maka biaya yang akan dikeluarkan oleh pemda untuk melaksanakan pilkada serentak tersebut akan lebih efisien.
"Dengan pendanaan bersama ini maka biaya yang akan dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan Pilkada akan lebih ringan. Pemprov Jabar sendiri bisa menghemat anggaran hingga sebesar Rp300 miliar," kata Aher dalam siaran persnya, Rabu (18/1).
Aher menuturkan sebanyak 16 Kabupaten dan Kota di Jawa Barat akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak pada tahun 2018 ditambah pemilihan Gubernur dan Wagub Jabar, yakni Kabupaten Sumedang, Bogor, Purwakarta, Subang, Kuningan, Majalengka, Cirebon, Garut, Ciamis dan Kabupaten Bandung Barat. Kota Bandung, Bogor, Banjar, Bekasi, Cirebon dan Kota Sukabumi.
Aher mengatakan pemerintah daerah tersebut telah melakukan penandatangan bersama mengenai pendanaan Pilkada serentak 2018 oleh Kepala Daerahnya masing-masing yang disaksikan langsung oleh Bawaslu, Panwaslu dan KPU Provinsi Jawa Barat.
"Alhamdulillah ditandatangani bersama adalah pendanaan bersama yang sudah dirapatkan oleh tim masing-masing daerah termasuk KPU, Panwaslu dan Bawaslu. Total untuk kita satu koma sekian triliun tapi kan ada penghematan karena sharing dengan Kokab, dan Provinsi bisa menghemat hingga 300-an miliar," jelasnya.
Menurutnya, Pemprov Jabar di tahun 2017 ini sudah menyicil untuk anggaran Pilkada serentak 2018 dan sisanya akan dicairkan menggunakan APBD Jabar tahun depan.
"Sebagian sudah turun di tahun 2017 karena persiapan-persiapan pra-nya kan di 2017 tinggal separuhnya lagi tahun depan," kata Aher.
Ia menjelaskan untuk penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2018 biaya untuk pengadaan alat peraga akan ditanggung oleh KPU yang sebelumnya dibebankan kepada pasangan calon. Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Jabar Yayat Hidayat mengatakan, efisiensi akibat pendanaan bersama Pilkada ini mencapai Rp 500 miliar.
"Jadi Rp279 miliar efisiensi dari Pemerintah Provinsi dan Rp217 miliar efisiensi dari Kabupaten/ kota," ujar Yayat.
Menurutnya, dana yang berkurang sangat signifikan yaitu pada biaya kampanye untuk peserta Pilkada.
"Yang signifikan itu soal biaya kampanye calon yang ditanggung KPU, itu besar sekali. Yang kedua soal kenaikan honorarium PPK PPS dan KPPS yang ditanggung oleh Kementerian Keuangan," katanya lagi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika