REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM, Wiranto, meminta kepala daerah untuk mendata daerah perbatasan yang berstatus rawan. Pemerintah rencananya akan mendorong prajurit TNI bermukim di kawasan perbatasan.
Menurut Wiranto, pihaknya saat ini sudah meminta para gubernur, walikota dan bulati di seluruh Indonesia untuk pendataan perbatasan rawan.
"Dalam pendataan sekaligus dikaitkan apakah daerah itu nantinya layak ditempati oleh para prajurit TNI. Syukur-syukur kalau daerahnya potensial untuk lahan pertanian,'' ujar Wiranto di Jakarta, Selasa (17/1).
Dia melanjutkan, pemerintah berencana mendorong prajurit TNI untuk bermukim di wilayah perbatasan. Rencana ini sebelumnya telah dibahas dengan kementerian dan lembaga terkait. Pihaknya berharap rencana ini dapat segera direalisasikan.
Rencana tersebut sejalan dengan program pemerintah membangun Indonesia dari daerah pinggiran. Penempatan TNI dirasa penting mengingat ancaman keamanan yang kian multidimensional.
"Ancaman seperti terorisme, kapitalisme, narkoba, illegal logging, human trafficking ini akan terus ada. Dengan adanya satu konsep baru, di mana militer berada di perbatasan maka otomatis akan menumbuhkan satu kehidupan baru di perbatasan," tutur Wiranto.
Selain menjaga keamanan, keberadaan prajurit akan menghidupkan perekonomian setempat. "Artinya akan dibangun puskesmas, pasar, tempat ibadah, serta keamanan terjamin. Tujuan akhirnya adalah pemerataan masyarakat," tambahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika