REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menegaskan perbaikan Jembatan Cisomang ditargetkan dapat diselesaikan pada 31 Maret 2017.
Demikian penegasan Basuki dalam pernyatan tertulis di Jakarta, Jumat (13/1), usai melakukan kunjungan pada Kamis sore (12/1) untuk meninjau perkembangan perbaikan Jembatan Cisomang di KM 100+700 pada Jalan Tol Purwakarta-Bandung-Cileunyi (Purbaleunyi) Jawa Barat. Basuki menjelaskan, sebelumnya sejak 23 Desember 2016 telah dilakukan pembatasan lalu lintas dengan hanya membolehkan kendaraan Golongan 1 (kecil-non bus) dapat melewati Jembatan Cisomang selama masa perbaikan tiga bulan.
"Saat ini telah dilakukan berbagai kajian awal dan persiapan lingkungan kerjanya. Mudah-mudahan kalau lancar mulai hari Senin, 16 Januari 2017, akan dimulai penanganan dengan konstruksi bore pile," kata Basuki.
Secara lebih detail, Menteri Basuki menjelaskan total tiang pancang (bore piles) yang dipasang berjumlah lebih kurang 50 buah. "Kita sedang mencari lapisan batuan breksi untuk meletakkan 'bored piles' tersebut. Selain itu, antara pilar P2 dengan P3 juga akan diikat dengan kolom baja (strutting) sepanjang 30 meter. Serta pilar P1 dan P2 akan diberikan penguatan dengan pemasangan Fiber Reinforced Polymer (FRP)," katanya.
Mengenai pergerakan tanah, Menteri Basuki mengatakan saat ini masih dalam kondisi aman dan terus dilakukan monitoring intensif dengan teknologi "Robotic Total Station" selama 24 jam, terutama pada musim hujan karena debit air dapat memberikan pengaruh pada pergeseran struktur jembatan.
Lebih lanjut, berdasarkan perhitungan di lapangan dan pengalaman empiris lainnya, Menteri Basuki memperkirakan anggaran untuk penanganan Jembatan Cisomang berkisar Rp 70 miliar. Dalam penanganan Jembatan Cisomang, Kementerian PUPR didampingi oleh tenaga ahli dari berbagai disiplin, antara lain yang berasal dari Komisi Keamanan Jembatan Panjang dan Terowongan Jalan (KKJTJ), LAPI ITB, dan PT Jasa Marga selaku pengelola jalan tol.
Ikuti Whatsapp Channel Republika