REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, Yayan Suhana mengatakan pihak yang tergugat oleh warga Bukit Duri adalah Wali Kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi. Yayan juga mengatakan permasalahan ini tidak ditangani oleh Biro Hukum Provinsi DKI Jakarta.
"Jadi pak wali kota yang tergugat kalau biro hukum tidak. Tidak tangani. Artinya bukan pak gubernur jadi tidak ditangani biro hukum. Yang nanganin bagian hukum Jakarta Selatan karena objek hukumnya surat keputusan wali kota," ujar Yayan di Balai Kota, Senin (9/1).
Sementara itu, Wali Kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi merasa ia sudah melakukan sesuain prosedur dalam relokasi Bukit Duri. "Kalau kita sudah sesuai prosedur. Pokoknya ya kita banding sekarang, sudah gitu saja," ujar Tri.
Sebelumnya, Kuasa Hukum Yayasan Ciliwung Merdeka, Vera Wenny Soemarwi, mengatakan bahwa berdasarkan keputusan majelis PTUN, mengabulkan gugatan warga Bukit Duri kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI, Pemerintah Kota (Pemkot)Jakarta Selatan, dan Satpol PP.
"Ini adalah bukti bahwa penggusuran yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Jakarta Selatan merupakan tindakan sewenang-wenang, melanggar hukum, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik," kata Vera dalam siaran persnya.
Karena itu, dia melanjutkan, warga Bukit Duri menuntut kepada Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Jakarta Selatan untuk mematuhi putusan PTUN Jakarta. Pemprov DKI dan Pemkot Jakarta Selatan diharapkan segera mencabut objek sengketa a quo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
