REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Setara Institute Hendardi menilai, pencopotan Dandim Lebak oleh Pangdam III Siliwangi, Mayjen M. Herindra merupakan kebijakan tepat. Pasalnya, yang dilakukan Dandim Lebak merupakan tindakan indisipliner dengan melakukan kegiatan bela negara untuk Front Pembela Islam (FPI) tanpa sepengetahuan pimpinan.
“Langkah ini diharapkan memberi pembelajaran bagi satuan-satuan lain di TNI untuk tidak berpolitik di tengah ancaman atas kemajemukan dan kontroversi FPI,” ujar Hendardi, dalam keterangan tertulis yang diterima Republika, Senin (9/1).
Meskipun kegiatan tersebut positif, namun Hendardi menyanyangkan kegiatan tersebut tidak diketahui oleh pimpinan di atasnya. Sebab, TNI merupakan organisasi dengan garis komando dan terstruktur paling solid di Indonesia.
Karena itu, menurut Hendardi, kejadian ini biasanya menggambarkan adanya persoalan di internal TNI sendiri. Dia menambahkan, pencopotan Dandim Lebak tersebut secara institusional mampu menjaga jarak dengan kelompok intoleran pada kebhinnekaaan Indonesia yang mengancam NKRI.
Hendardi menegaskan, langkah yang diambil Pangdam Siliwangi perlu diadopsi menjadi kebijakan institusi TNI. Sebab, di negara demokrasi membutuhkan TNI yang disiplin dan tertib bukan melakukan tindakan yang berpotensi merusak demokrasi. “Kunci utama mendisiplinkan TNI ada pada tangan Jokowo sebagai Panglima tertinggi,” katanya.
Presiden Jokowi, Hendardi menuturkan, perlu melakukan evaluasi dan meminta pertanggungjawaban atas program bela negara yang dijalankan Kementerian Pertahanan dan TNI. Sejauh ini, kata dia, program yang berjalan hampir dua tahun ini belum tampak hasilnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
