REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Pemprov Jatim bersama Pemkab Trenggalek segera merealisasikan pembangunan Pelabuhan Prigi di Kabupaten Trenggalek. Pembangunan pelabuhan di kawasan selatan Jatim ini diperkirakan membutuhkan investasi senilai Rp 80 miliar.
Kepala Dinas Perhubungan dan LLAJ Jatim, Wahid Wahyudi, mengatakan, pembangunan pelabuhan Prigi akan mempersempit ketimpangan perkembangan daerah-daerah di Jatim. Selama ini, kawasan selatan Jatim belum memiliki pelabuhan besar untuk mendistribusikan produk daerah sekitarnya.
“Wilayah selatan potensinya sangat besar, ada perikanan, pertambangan, perkebunan. Di sana itu belum berkembang karena infrastrukturnya belum memadai. Oleh karena itu, di kawasan selatan perlu dibangun pelabuhan-pelabuhan untuk mengangkut hasil-hasil di wilayah selatan untuk dipasarkan,” kata dia, di Surabaya, pekan lalu.
Selama ini, distribusi produk dari daerah pesisir selatan dilakukan melalui jalur darat ke Pelabuhan Tanjung Perak untuk dipasarkan ke wilayah Indonesia timur. Hal ini memakan biaya cukup besar dan waktu yang kurang efisien.
Wahid mencontohkan, Kabupaten Pacitan memiliki potensi batu gamping sebagai bahan baku semen. Selama ini batu gamping diangkut dari Pacitan ke Surabaya melalui jalur darat yang memakan biaya mencapai Rp 750 ribu sekali angkut. Jika dibandingkan ongkos angkut bahan baku semen dari Vietnam ke Surabaya hanya sekitar Rp 150 ribu.
Menurutnya, di kawasan Prigi Trenggalek terdapat lokasi yang dinilai sangat layak karena tidak membutuhkan penahan gelombang. Lahan di lokasi tersebut sangat mendukung untuk dibangun pelabuhan.
Saat ini, Pemprov telah menyelesaikan sejumlah kajian, seperti studi kelayakan (feasibility study), Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), Detail Engineering Design (DED), serta Rencana Induk Pelabuhan. Pemprov juga telah berupaya memasukkan rencana pembangunan Pelabuhan Prigi ke dalam Rencana Induk Pelabuhan Nasional, dan telah disetujui oleh Dirjen Perhubungan Laut. Pembangunan pelabuhan ini direncanakan dibangun secara bertahap.
Ikuti Whatsapp Channel Republika