REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Sodiq Mujahid mengatakan pemerintah tidak mempunyai data yang akurat tentang Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal dari Cina. Menurut Sodiq hal itu disebabkan pemerintah tidak mau mendengar masukan dari berbagai sumber yang punya fakta TKA di lapangan baik yang legal atau yang ilegal.

“Karena tidak ada data akurat dan menolak masukandari berbagai elemen maka penjelasan pemerintah menimbulkan kesan menutupi dan tidak jujur,” katanya, Ahad (1/1).

Sodiq berharap dengan adanya Panitia Khusus (Pansus) TKA ilegal yang dibentuk DPR persoalan TKA Cina tidak jadi polemik. Yang lebih penting, kata Sodiq, ada solusi berbasis data dan fakta. Sepertikebijakan moratorium bebas visa TKA Cina.

“Pemerintah harus segra atasi ini karena menimbulkan keresahan berbagai sektor, ekonomi dan lapangan kerja, politik karena isu komunis, etnis karena isu SARA etnis TKA etnis Cina, budaya, moral dan agama karena tambahan temuan TKA asing Cina ilegal masuk dan bekerja sebagai PSK,” tambahnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika