REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu menegaskan reformasi di bidang hukum harus dipimpin oleh Presiden agar penegakan supremasi hukum dapat berjalan dengan baik dan tidak setengah hati.

"Indonesia sudah melakukan reformasi di bidang hukum, tapi progresnya berjalan lamban," kata Masinton Pasaribu, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis (29/12).

Menurutnya banyak kasus hukum yang ditangani secara tidak profesional sehingga penyelesaiannya kurang memberikan rasa keadilan. Penegakan hukum, kata dia, harus hitam putih dalam menegakkan kebenaran dan keadilan.

"Kalau salah harus katakan salah dan kalau betul harus katakan betul," katanya.

Politikus PDI Perjuangan itu juga melihat adanya sinetron hukum dalam penyelesaian perkara hukum tertentu, seperti perkara Jessica. Masinton menegaskan, upaya reformasi hukum untuk penegakan reformasi hukum, maka aparat hukum juga harus lebih dulu bersih.

"Sangat sulit menegakkan supremasi hukum dengan baik jika aparat penegak hukumnya belum bersih," katanya.

Sementara itu, pengamat hukum dari Universitas Al Azhar Jakarta, Suparji Ahmad, mengatakan, sinetron hukum justru memunculkan misteri dibalik penyelessaian kasus hukum Jessica dan Basuki Tjaha Purnama atau Ahok. Menurutnya persoalan Ahok baru diproses setelah adanya tekanan yang kuat dari masyarakat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika