REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam perencanaan revisi UU terorisme, penanggulangan kejahatan internasional ini melibatkan TNI. Jika tidak dilibatkan maka dikhawatirkan akan ada penyesalan dikemudian hari.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengaku tidak mempermasalahkan dengan hadirnya TNI dalam penanggulangan terorisme bila sudah di sahkan oleh DPR nanti. Pasalnya semua itu kata dia nantinya juga akan di atur dalam undang-undang sehingga tidak perlu mengkhawatirkan prajurit TNI ikut andil.
"Tentunya tidak perlu dikhawatirkan kalau kita melibat TNI karena kan nanti ada dalam UU," ujar Wiranto, Jumat (13/12).
Dia juga menjamin bahwa TNI juga tidak akan bertindak sesuai kehendaknya dalam mengatasi kejahatan terorisme ini. Tidak mungkin juga TNI lanjutnya memanfaatkan UU tersebut untuk over reaksi.
"Saya jamin karena adanya UU itu kemudian dimanfaatkan TNI untuk berbuat yang over reaksi atau reaksi berlebihan yang merugikan masyarakat," jelasnya.
Dari pada mengakhawatirkan hal tersebut sambungannya, akan lebih baik berpikir bahwa aparat keamanan terutama Densus 88 saat ini tidak sebanding untuk mengatasi luasnya wilayah Indonesia. Sehingga dikhawatirkan kedepannya justru akan ada penyesalan apabila tidak mengajak TNI bergabung.
"Ketimbang kita melarang TNI tidak terlibat ya, kita akan menyesal, kita akan kekurangan tenaga nanti (apalagi) dengan wilayah (Indonesia) yang sangat luas," jelasnya.
Pernyataan tersebut, ia tambahkan dengan pengetahuannya tentang perbandingan rasio di dunia internasional. Di luar negeri, tambah Wiranto aparat keamanan dan masyarakat perbandingnya adalah 1 : 300.
"Nah jumlah polisi kita berapa? Belum sampai satu juta. Sekarang baru 450 coba bandingkan dengan jumlah pendududuk kita yang 250 juta lebih.
Oleh karena itu, penguatan TNI masih perlu untuk membantu agar aparat keamanan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat," paparnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika