REPUBLIKA.CO.ID,PIDIE JAYA -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadikan sekolah sebagai fokus utama dalam perbaikan bangunan pasca-gempa di Aceh. Rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan segera setelah melalui audit dan pembersihan puing-puing bangunan.
"Kenapa sekolah? karena pada awal Januari mereka sudah mulai masuk sekolah, dengan adanya bangunan sementara diharapkan anak-anak sekolah tidak mengalami trauma berkepanjangan," ujar Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian PUPR Danis H. Sumadilaga saat memimpin rapat koordinasi dengan BNPB, dan beberapa BUMN Karya di Pidie Jaya, Senin (19/12).
Ia mengatakan, rehab rekon tersebut akan dibagi menjadi tiga program. Pertama, pembersihan yang dilaksanakan selama dua pekan hingga akhir Desember 2016. Pada tahap ini akan dilakukan pembersihan puing-puing berdasarkan penentuan lokasi oleh BNPB. Pembersihan sendiri dilakukan oleh TNI yang dibantu oleh BUMN dan ditargetkan dapat diselesaikan dalam waktu dua pekan.
"Agar tertib administrasi tahap ini juga akan dilakukan audit dari aspek teknis dan non teknis, untuk nonteknis kami dibantu oleh BPKP," kata Danis.
Pada tahap kedua akan dilaksanakan pembangunan ruang kelas sementara, yang ditargetkan selesai pada akhir Januari 2017. Pembangunannya sendiri akan dilaksanakan oleh BUMN konstruksi maupun konsultan sebagai pengawas.
Sementara pada tahap ketiga merupakan rekonstruksi sekolah secara permanen di sejak Februari sampai Desember 2017. Pada tahap ini pun akan dilaksanakan oleh BUMN konstruksi maupun konsultan sebagai pengawasnya.
Ia menjelaskan, berdasarkan data BNPB per 19 Desember 2016 telah teridentifikasi sebanyak 159 sekolah mengalami kerusakan ringan dan berat. Saat ini BNPB telah membersihkan 13 sekolah, delapan di antaranya sudah bersih 100 persen. "Kita akan fokus di 13 sekolah tersebut," ujarnya.
Satuan tugas di bawah koordinasi BNPB tersebut melaksanakan rekonstruksi dan fokus pada pembangunan infrastruktur yang berupa sekolah, kantor pemerintah, pasar, masjid, dan pesantren. Kementerian PUPR juga terus melakukan suplai air bersih dan sanitasi kepada para pengungsi. Saat ini sudah 46 hidran umum dan 10 WC portable yang terpasang di lokasi pengungsian baik di Kabupaten Bireun maupun Pidie Jaya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
