REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jaksa Agung RI HM Prasetyo berharap kondisi Pilkada DKI Jakarta yang memanas tidak merembet daerah di tanah air lainnya menjelang pelaksanaan pada Februari 2017.
Menurutnya salah satu memanasnya pilkada DKI seperti adanya penghadangan kampanye salah satu calon gubernur atau wakil gubernur DKI Jakarta. Prasetyo mengatakan hal itu, sudah menjadi tindak pidana yang saat ini Bawaslu telah menyerahkan kepada penyidik Polri.
"Kejaksaan sendiri menunggu berkasnya dari kepolisian," kata Prasetyo di Jakarta, Kamis (24/11).
Untuk menghadapi pemilihan umum tersebut, dikatakan, kejaksaan akan meningkatkan koordinasi dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) bersama Bawaslu dan kepolisian.
Sementara itu, Penyidik Polda Metro Jaya tidak menahan Buni Yani, tersangka dugaan kasus penyebaran informasi yang menimbulkan permusuhan terhadap perseorangan atau kelompok berdasarkan SARA.
"Sekitar pukul 16.00 WIB pemeriksaan tersangka (Buni Yani) selesai selanjutnya penyidik tidak menahan tersangka," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Awi Setiyono di Jakarta, Kamis.
Awi menjelaskan penyidik secara objektif menilai Buni kooperatif dan menjawab seluruh pertanyaan saat menjalani pemeriksaan. Secara subjektif, Buni tidak akan melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti dan tidak mengulangi perbuatan yang sama.
"Kita sudah lakukan upaya pencegahan pergi ke luar negeri selama 60 hari ke depan," ujar Awi.
Sebelumnya, penyidik menetapkan tersangka terhadap Buni Yani yang dijerat Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman maksimal enam tahun penjara dan atau denda maksimal Rp1 miliar.
Diketahui, Komunitas Muda Ahok Djarot (Kotak Adja) melaporkan Buni Yani ke Polda Metro Jaya pada Jumat (7/10). Ketua Kotak Adja Muannas Alaidid mengungkapkan pihaknya melaporkan pemilik akun Facebook bernama Buni Yani yang diduga memprovokasi masyarakat dengan mem-posting potongan video asli pidato Ahok di Kepulauan Seribu.
Namun demikian, Buni Yani juga melaporkan Kotak Adja ke Polda Metro Jaya karena dituduh mencemarkan nama baik terkait postingan rekaman video Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
