REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan keputusan rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar yang akan mengalihkan posisi Ketua DPR dari Ade Komarudin kepada Setya Novanto menunjukkan kepemimpinan Golkar saat ini sangat berorientasi pribadi dan kelompok.
"Langkah-langkah politik yang diambil lebih pada berorientasi pribadi, kelompok, dan konspiratif. Keputusan-keputusan dan cara pengambilan keputusannya selalu kontroversial, mengedepankan kepentingan jangka pendek, serta menimbulkan spekulasi adanya pengaruh kekuatan dan kepentingan di luar partai bahkan di luar kepentingan negara," kata politisi muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia dalam keterangannya yang diterima di Jakarta Selasa (22/11).
Menurut Doli Kurnia, dengan tindakan ini, maka Partai Golkar tidak lagi berada pada posisi dengan kekuatan politik yang punya visi besar di dalam membangun negara. Narasi besar Golkar di dalam mewujudkan cita-cita bangsa telah dikalahkan dengan kepentingan pribadi dan kelompok.
"Latar belakang itulah yang melahirkan keputusan-keputusan seperti di Rapat Pleno kemarin tentang pergantian Akom ke SN. Alasan yang dibuat pun jadi mengada-ada," kata Doli.
Lebih lanjut Doli mengingatkan bahwa tak ada alasan soal pergantian, sebab, pertama, Setya Novanto tak lagi menjabat sebagai Ketua DPR karena ia mengundurkan diri.
"Kedua, apa kesalahan Akom sehingga harus diganti. Ketiga, saya dapat info bahwa pergantian ini juga atas 'petunjuk' Jokowi. Kalau memang info itu benar, artinya Golkar sudah menjadi alat kepentingan Jokowi," tandasnya.
Menurut Doli, jika benar alasan yang terakhir ini tidak bisa dilepaskan dengan isu Ahok dan kekuatan di belakangnya. Namun tambah Doli, apakah upaya mendudukkan Setya Novanto kembali sebagai Ketua DPR dalam rangka upaya konsolidasi "mengamankan" Jokowi yang melindungi Ahok.
Doli mengakui, memang benar ada kewenangan partai asal dari yang bersangkutan. Namun posisi pimpinan DPR itu juga diatur Undang-Undang. "Pengalaman Fahri Hamzah harusnya menjadi pertimbangan untuk melanjutkan proses pergantian Akom ke Setya Novanto itu. Jadi, keputusan DPP PG ini akan menimbulkan kegaduhan baru, baik di internal Golkar maupun di DPR. Dan itu akan memperburuk citra Golkar," kata Doli.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
