REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) menyiapkan anggaran sebesar Rp 109 miliar pada 2017 untuk penanganan bencana erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Anggaran tersebut dialokasikan untuk membangun infrastruktur pendukung.
Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenpupera, Anita Firmanti. Dia menjelaskan, dari anggaran sebesar Rp 109 miliar tersebut, Rp 96,51 miliar diantaranya digunakan untuk melanjutkan pembangunan pengendali lahar berupa pembangunan bendung penahan (), kantong lahar, bendung pengatur atau sabo dam, bendung konsolidasi serta pekerjaan normalisasi alur sungai dan pengendalian erosi di lereng-lereng Gunung Sinabung.
"Bangunan tersebut berfungsi untuk memperlambat proses sedimentasi dari lahar yang turun dengan mengendalikan gerakannya menuju bagian sungai di sebelah hilir, " katanya dalam Rapat Kerja (Raker) tentang Penanganan Bencana Erupsi Gunung Sinabung bersama Dewan Perwakilan Rakayat (DPD) RI, Selasa (8/11).
Untuk akses jalan, Kemenpupera akan melakukan pelebaran Jalan Ujung Aji hingga batas Kota Kabanjahe sepanjang dua kilometer dengan biaya Rp 12,5 miliar. Pelebaran jalan dilakukan untuk memperlancar arus lalu lintas dan mobilitas warga sekitar. "Saat ini alokasi anggaran tersebut masih dalam proses penelaahan di Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan," kata dia.
Sementara tahun ini, kata Anita, Kemenpupera sedang memperbaiki aliran Sungai Lau Barus di Desa Perbaji, Sungai Lau Bakerah dan lainnya. Perbaikan aliran sungai tersebut akan dilakukan hingga 2019.
Kemenpupera telah memberikan dukungan terhadap penanganan erupsi Gunung Sinabung sejak 2015 lalu dalam masa tanggap darurat bencana. Anita menambahkan, dukungan yang diberikan diantaranya perkuatan tebing Sungai Lau Barus, Sungai Lau Bakerah, Sungai Lau Kacinggong, Sungai Lau Makam, pembuatan sabo dari beton sebagai jalan evakuasi dan pembuatan tanggul.
Pada masa tanggap darurat juga dilakukan penyediaan prasarana air bersih dan sanitasi seperti mobil tangki air dengan kapasitas 4 ribu liter, truk angkut barang, mobil toilet kabin, mobil tinja, tenda hunian darurat, hidran umum, jerigen air, dan wc knockdown di 54 lokasi posko pengungsian.
Pihaknya juga membuat masterplan kawasan relokasi. "Sudah kami selesaikan masterplan-nya untuk 2.053 KK (Kepala Keluarga) dengan infrastruktur berupa penyediaan air minum, septic tank komunal dan juga pembangunan infrastruktur jalan dan drainase," kata Anita.
Ikuti Whatsapp Channel Republika