REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jelang penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 15 Februari 2017, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) mengeluarkan pesan pastoral terkait hajatan demokrasi tersebut. Pesan tersebut ditujukan kepada gereja-gereja, warga gereja, pasangan calon, partai politik, penyelenggara pilkada, dan aparat keamanan.
“Kami mengajak semua mengutamakan nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kesetaraan yang didasari spirit gotong-royong sehingga menciptakan perdamaian dan kegembiraan, di saat maupun setelah Pilkada berlangsung. Hanya dengan demikian kita bisa mewujudkan kehormatan dan kebanggaan kita sebagai bangsa yang bermartabat,” ujar Ketua Umum PGI, Pendeta Dr Henriette Hutabarat-Lebang, lewat siaran pers, Ahad (6/11).
PGI mengingatkan kepada gereja-gereja yang ada di Indonesia untuk tidak terjebak dalam cara-cara yang menghalalkan segala cara demi nafsu kekuasaan. Termasuk juga tidak terjebak dalam cara yang menggunakan pendekatan sektarian, mengatasnamakan agama, suku, dan ras yang dapat memecah belah bangsa.
Selanjutnya, PGI juga meminta kepada para jemaat untuk menghindari penggunaan gedung gereja atau rumah ibadah sebagai ajang kampanye. “Kami juga tidak memperkenankan penggunaan mimbar gereja untuk menggalang dukungan bagi para calon,” ucap Henriette.
Dia mengatakan, PGI merasa terpanggil untuk berpartisipasi dan bekerja sama dengan siapa pun dalam mengawasi jalannya Pilkada Serentak 2017. Menurutnya, gereja berkewajiban mengingatkan umat untuk mengawasi kebijakan-kebijakan politik pemimpin yang terpilih agar berjalan sesuai dengan konstitusi demi keadilan, kesejahteraan dan perdamaian bangsa.
“Tanggung jawab politik gereja adalah melakukan pendidikan politik warga gereja agar mereka mampu menggunakan hak pilihnya secara rasional dan bertanggungjawab demi kebaikan bersama. Kami ingin warga gereja bersikap kritis dan berani menolak politik uang,” tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika