REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Kebijakan-kebijakan yang disusun Dinas Perhubungan Kota Bekasi dalam beberapa bulan terakhir sedang menjadi sorotan. Pro kontra masuknya kendaraan roda tiga alias bajaj berujung pada rekomendasi DPRD Kota Bekasi untuk menolak operasional bajaj di Kota Bekasi, Jawa Barat.
Ketua Komisi B DPRD Kota Bekasi Usman Thamrin mempertanyakan, Komisi B tidak melihat adanya kajian mendasar dari Dishub atau Organda Kota Bekasi yang menjadi alasan masuknya bajaj di Kota Bekasi. "Kita tidak melihat kajian secara mendalam (yang menjadi) dasar dari masukin bajaj ke Kota Bekasi," tegas Usman Thamrin, kepada Republika, Jumat (28/10) sore.
DPRD Kota Bekasi Tolak Operasional Bajaj Bekasi
Menurut Usman, Dinas Perhubungan Kota Bekasi seharusnya mempunyai grand desain pengelolaan transportasi umum di kota patriot tersebut. Adalah sebuah kejanggalan apabila rencana masuknya bajaj sebagai angkutan lingkungan ini tidak tertera dalam grand desain tata transportasi atau tidak mempunyai dasar kajian.
Ketua Komisi B melanjutkan kehadiran bajaj berpotensi menambah kemacetan jalan dan menimbulkan dampak sosial kemasyarakatan. Tukang ojek pangkalan yang pendapatannya sudah merosot oleh kehadiran ojek online semakin tak berkutik. Meski pemerintah kota menyarankan tukang ojek untuk beralih menjadi pengemudi bajaj, menurut Usman hal itu tidak menjadi solusi.
Usman menyatakan, keberadaan bajaj di Kota Bekasi tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan gesekan dengan para pengemudi angkot atau tukang ojek pangkalan. Oleh karena itu, DPRD Kota Bekasi dalam rapat dengan Dishub dan Organda Kota Bekasi, Jumat (28/10) sore menegaskan penolakan terhadap masuknya kendaraan roda tiga ini di Kota Bekasi.
"Saya tidak melihat ada grand desain tentang masalah transportasi di Kota Bekasi. Jadi itu sifatnya parsial. Di sana macet, tutup sini jalan satu arah. Macet lagi, tutup lagi satu arah. Berarti kan tidak punya satu grand desain tentang bagaimana mengatasi kemacetan di Kota Bekasi," ujar Usman.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
