REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan perbankan Jepang, Japan Bank of International Corporation (JBIC), menawarkan investasi kapal cepat untuk menjaga keamanan laut.
"Jadi mereka punya kapal cepat dan mereka menawarkan untuk kerja sama. Mungkin kalau kita mau beli kapalnya. Tapi (mereka) baru menawarkan saja," katanya di Kemenko Kemaritiman Jakarta, Rabu (19/10) petang.
Menurut mantan Menko Polhukam itu, dalam pertemuan dengan CEO JBIC Tadashi Maeda di kantornya Rabu sore, ada banyak hal yang didiskusikan, termasuk keinginan Jepang untuk lebih banyak berinvestasi di Tanah Air.
Beberapa proyek yang dibahas selain kerja sama kapal penjaga laut diantaranya Pelabuhan Patimban (Subang, Jawa Barat), kereta berkecepatan sedang rute Jakarta-Surabaya.
"Tadi bicara soal Patimban, juga bicara soal kereta cepat Jakarta-Surabaya, kemudian soal kerja sama kapal cepat untuk coast guard (jaga pesisir pantai)," ujarnya.
Kendati membahas sejumlah proyek strategis, Luhut mengaku belum ada arah pembicaraan mengenai pendanaan proyek-proyek tersebut.
Tadashi Maeda menuturkan, Indonesia jadi pelanggan utama investasi Jepang sejak lama. Bahkan menurut dia, dalam lima tahun terakhir, rekam jejak pembiayaan Jepang ke Indonesia dua kali lipat pinjaman Bank Pembangunan Asia dan setara pinjaman Bank Dunia.
Ia mengatakan ada banyak proyek garapan Jepang di Indonesia saat ini, termasuk pembangkit listrik, pengadaan barang untuk PLN hingga proyek gas alam cair (LNG).
Ada pun terkait proyek kereta berkecepatan sedang Jakarta-Surabaya yang ditawarkan kepada Jepang, Maeda menyebutkan pihaknya masih ikut melihat perkembangan studi kelayakan yang dilakukan pemerintah Indonesia.
Ia pun tak menampik jika pihaknya bisa ikut ambil bagian dalam proyek kereta berkecepatan 160 km/jam hingga 200 km/jam itu.
"Jepang punya banyak badan seperti JICA atau institusi lain di bawah kementerian transportasi. Kalau institusi itu tertarik, ya mungkin saja. Tapi kami memang tidak mendapat permintaan khusus terkait pendanaan," ujar Maeda.
Ikuti Whatsapp Channel Republika