REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi Partai Nasdem MPR RI Bachtiar Aly mengatakan banyak pejabat publik yang tidak memiliki budaya malu dan asal bunyi. Budaya buruk pejabat tersebut sayangnya masih tumbuh.

"Tidak memiliki budaya malu tetap tumbuh, karena masyarakatnya permisif, mudah memaafkan," kata Bachtiar Aly pada diskusi Pilar Negara MPR RI "Etika Pejabat Publik" di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin (17/10).

Menurut Bachtiar Aly, pejabat publik sepatutnya memiliki kompetensi, integritas tinggi, dan menjunjung tinggi etika. Pejabat publik, kata dia, juga sepatutnya dapat menjaga pernyataannya di ruang publik, yakni sesuai dengan kompetensi dan bidangnya, tidak asal bicara.

"Pejabat publik yang tidak menguasai persoalan dan asal bicara, akan berdampak menurunkan akuntabilitas sekaligus dapat menyesatkan publik," katanya.

Anggota Komisi I DPR RI ini mengingatkan agar pejabat publik tidak asal bicara, tapi bicara sesuai dengan bidang dan kemampuannya. Sementara itu, Pakar Psikologi Politik Universitas Indonesia, Prof Dr Hamdi Muluk, menilai banyak pejabat publik di Indonesia yang memiliki etiket baik tapi etikanya buruk.

"Pernyataan yang santun dan elegan itu etiket, tapi perilaku yang hanya janji-janji tanpa realisasi itu etika," kata Hamdi Muluk.

Menurut Hamdi, etiket itu terkait dengan pergaulan, tapi etika terkait dengan komitmen probadi dan komitmen terhadap publik. Hamdi menjelaskan, bicara etika bidangnya sangat luas sehingga dapat di pilah-pilah sesuai dengan bidangnya. "Bicara etika di lingkungan pejabat publik, maka disebut etika pejabat publik," katanya.

Menurut Hamdi, bicara soal kepentingan semuanya bermuara pada publik sehingga seharusnya mengutamakan kepentingan publik. Pejabat publik, salah satu penilaian yang menjadi indikatornya publik adalah kinerja. "Jika pejabat publik kinerjanya buruk maka dapat disebut tidak kompeten," katanya.

Dia menegaskan, pejabak publik harus memiliki akuntabilitas dan integritas. Jika pejabat publik tidak kompeten di bidangnya, kata dia, sebaiknya tidak menerima jabatan tersebut karena akan tidak memiliki

akuntabilitas.

Ikuti Whatsapp Channel Republika