REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Program Solidaritas Perempuan (SP) Puspa Dewi menilai, selama ini kebijakan pemerintah kurang berpihak pada perempuan. Bahkan, ia menyebut, belum ada kebijakan yang sepenuhnya melindungi atau mengakui peran perempuan dalam kehidupan.
"Pengakuan terhadap mereka. Kalau ada kebijakan atau program mereka tak pernah diajak. Mereka belum diakui," kata Dewi di Jakarta, Ahad (16/10).
Ia mencontohkan, pembangunan infrastruktur yang kurang berpihak pada perempuan, yakni reklamasi. Menurutnya, reklamasi berdampak pada tergusurnya kehidupan perempuan nelayan di lokasi tersebut.
"Mereka tak pernah ditanyai atau diminta pandangannya, apakah ini akan mendukung kondisi mereka atau tidak," ujar dia.
Dewi mengingatkan, perempuan punya hak atas pangan. Sehingga, menurutnya, sudah sewajarnya jika kaum hawa diberikan akses mengontrol sumber pangan. Sayangnya, ia menyebut, saat ini perempuan mulai kehilangan kemerdekaannya mengontrol kebutuhan pangan, khususnya keluarga.
"Kalau lihat sekarang, perempuan mulai kehilangan kedaulatan pangannya, kearifan lokal mulai hilang," katanya lagi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
