REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG -– DPRD Lampung baru menyoroti harga singkong (ubi kayu) petani di Lampung yang anjlok saat panen hingga 50 persen belakangan ini. Akibatnya, pendapatan petani pun hilang hingga mencapai Rp 4 triliun per tahun. Karena itu, kepada gubernur Lampung, wakil rakyat tersebut berharap, Pemprov Lampung menggiatkan industri tapioka rakyat.

Anggota Komisi II, Komang Koheri mengatakan, petani singkong di Lampung menangis harga singkong saat ini terpuruk. “Harga singkong saat ini sudah membuat rakyat (petani) sengsara. Industri tapioka harus segera digalakkan lagi,” kata dia, Ahad (16/10)

Gubernur, ungkap dia, harus menghidupkan lagi industri tapioka rakyat, agar singkong yang dipanen petani dapat diserap ke industri rakyat dengan harga standar. Menurut dia, selama ini industri tapioka di Lampung dipegang perusahaan besar. Sedangkan harga singkong ditentukan pasar, sehingga petani tidak dapat daya tawar yang menguntungkan, apalagi masuknya singkong impor dari Vietnam.

Pada rapat paripurna DPRD Lampung, Jumat (14/10), DPRD telah menyampaikan usulan kepada Gubernur Lampung agar menggalakkan kembali industri tapioka rakyat, yang pernah dilakukan era gubernur sebelumnya. Kehadiran industri tapioka dapat mentralisir harga singkong petani di pasaran.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Sutono mengatakan, pihaknya masih mengkaji penyesuaian harga singkong berdasarkan harga pembelian pemerintah (HPP). “Kami masih kaji HPP singkong, agar dapat membantu petani singkong yang sekarang lagi terpuruk,” ujarnya.

Menurut dia, harga singkong sekarang yang mencapai Rp 500 per kg dari Rp 1.000 sampai Rp 1.200 per kg, membuat petani singkong secara keseluruhan kehilangan pendapatan mencapai Rp 4 trilun per tahun. Dengan dibuatkan HPP singkong, ia mengatakan, petani dapat meningkatkan produksi singkongnya untuk menambah kesejahteraannya. Sehingga, harga tidak dapat lagi mengacu berdasarkan harga pasaran yang dikuasai pihak tertentu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika