REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bakal calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi Pasar Tradisional Kalimalang di Cakung, Jakarta Timur, Jumat (14/10). Dalam blusukan itu, Anies menerima banyak keluhan dari para pedagang, termasuk banyaknya pungutan liar (Pungli).
Ketua Komite Pedagang Pasar se-Indonesia Abdul Rosyid Arsyad mengatakan, banyak pungutan di luar iuran resmi yang ditetapkan untuk kebersihan dan keamanan sebesar Rp 4.000. Pungutan liar ini dirasa pedagang sangat memberatkan, namun pedagang tak kuasa menolak.
"Mungkin untuk sekarang saya juga harus menelusuri, apakah (pungli ini) ada kerja sama dengan Pemda DKI Jakarta. Kalau ada kerja sama memang ini sangat parah," katanya usai mendampingi Anies blusukan di Pasar Tradisional Kalimalang.
Ia meminta Anies untuk berkomitmen memberantas pungli di pasar yang dinilai membebani para pedagang jika terpilih menjadi gubernur DKI. Anies menanggapi keluhan terkait pungli tersebut. Bakal cagub yang diusung PKS dan Partai Gerindra ini menilai, pungli memang telah lama ada dan memang harus diberantas. Ketegasan dari pemerintah perlu diterapkan untuk menghilangkan praktik jahat tersebut.
"Pungli itu bukan barang baru. Yang penting adalah ketegasan, ketika kita melakukan kompromi, pungli akan langgeng," ujarnya.
Menurut mantan menteri pendidikan dan kebudayaan ini, solusi bagi mereka yang terlibat pungli juga harus diberikan. Dia menduga, orang melakukan pungli bisa jadi karena kebutuhan. Selain itu, bisa juga karena sistem yang kurang baik. Artinya, kata dia, sistem harus ditata lebih baik lagi dan memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi.
"Dengan begitu kita bisa menjauhkan pungli," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
