REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keikutsertaan Traffic Management Center Kepolisian RI Daerah Metro Jakarta Raya (TMC Polda Metro Jaya) dalam menyebarkan berita tentang permintaan maaf Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kepada umat Islam menuai kritik dari publik. Sejumlah kalangan menilai instansi tersebut tidak profesional dalam menjalankan tugasnya yang harus menindak lanjuti laporan kasus penistaan agama tersebut.
Namun, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Awi Setiyono membantah tudingan itu. "Ndak masalah. TMC itu fungsinya kan juga untuk memberitakan semua kegiatan kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat)," kata Awi kepada Republika.co.id, Senin (10/10).
Dia berpendapat, penyebaran berita permintaan maaf Ahok oleh TMC Polda Metro Jaya masih berada dalam koridor yang semestinya. Pasalnya, saat ini tengah berembus kabar bahwa akan terjadi aksi unjuk rasa besar-besaran di Ibu Kota menyusul kasus dugaan penistaan agama yang dialamatkan kepada sang pejawat.
Jika aksi demonstrasi itu sampai terjadi, aktivitas lalu lintas di Ibu Kota dipastikan bakal terdampak. Dengan adanya penyebaran berita tersebut oleh TMC, warga yang ingin menggelar unjuk rasa diharapkan bisa menahan diri.
"Permasalahannya kan, saat ini ada informasi yang menyebar secara viral bahwa akan terjadi demonstrasi besar-besaran (terhadap Ahok). Kami ingin melakukan antisipasi sebelumnya dengan menyampaikan kepada mereka (para pendemo) bahwa ini lho (Ahok sudah minta maaf) yang terjadi," kata Awi.
Menurut dia, TMC Polda Metro Jaya tidak melulu menyampaikan informasi tentang kondisi lalu lintas di Jakarta dan sekitarnya. Tetapi juga berfungsi memberikan pelayanan publik terkait dengan berita-berita yang ada di Polda Metro Jaya. "TMC itu perpanjangan tangan dari kami (Humas Polda Metro Jaya) juga. Kalau ada info terbaru dari humas, saya juga kasih link ke TMC. Begitu juga kalau ada info di TMC, mereka kasih link ke kami (Humas). TMC itu kan menjadi salah satu corongnya Polda dalam menjalankan kegiatan kehumasan," katanya.
Awi pun membantah tudingan yang menyebut Polda Metro Jaya ikut berpolitik dengan memosisikan diri sebagai juru bicara Ahok dalam kasus ini. "Saya pikir, (permintaan maaf Ahok) itu kan sudah jadi rahasia publik. Bukan berarti kami ikut berpolitik. Kecuali jika tidak ada satu pun media yang menyiarkannya, lalu kami sendiri yang menyiarkan, itu baru jadi masalah," katanya.
Awi menegaskan, Polda Metro Jaya sampai hari ini masih menjunjung tinggi profesionalisme dalam menjalankan tugasnya selaku penegak hukum. Dia pun meminta publik untuk bersabar dan memberi kesempatan kepada Polri menindaklanjuti proses hukum kasus ini. "Biarlah ditangani sama polisi."
Sebelumnya, Ahok meminta maaf kepada seluruh umat Islam di Indonesia atas pernyataan bernuansa SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) yang diucapkannya, beberapa waktu lalu. Permintaan maaf tersebut disampaikan Ahok melalui sejumlah media massa di Ibu Kota, Senin (10/10).
Sejumlah pengguna dunia maya (netizen) pun membagikan informasi tentang permintaan maaf sang gubernur itu lewat media sosial. Termasuk di antaranya akun Twitter @TMCPoldaMetro, milik TMC Polda Metro Jaya.
Sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah Pedri Kasman meminta agar aparat Polda Metro Jaya bersikap profesional dalam menjalankan tugasnya. Menurut dia, TMC Polda Metro Jaya harusnya menjalankan fungsinya sebagai pusat informasi lalu lintas di wilayah Ibu Kota, bukan sebagai jubir (juru bicara) Ahok.
"Saya heran, kenapa justru akun TMC Polda Metro Jaya yang menampilkan permohonan maaf Ahok. Sementara laporan kami belum diproses. Polri ini penegak hukum atau jubirnya Ahok? Polri mesti profesional, adil, dan objektif. Kami minta Ahok segera diperiksa sebagai terlapor dalam aduan yang kami sampaikan, beberapa waktu lalu," kata Pedri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
