REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla naik cukup signifikan pascaperombakan kabinet beberapa waktu lalu. Bahkan, saat ini kepuasan masyarakat mencapai titik tertinggi dari awal 2015.
Hasil survei Alvara Research Center pada bulan September 2016 menunjukkan kepuasan publik terhadap Jokowi-JK naik menjadi 78,7persen. Sementara pada bulan Oktober 2015, kepuasan mencapai titik terendah dalam setahun yakni 59,4 persen. "Kenaikan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah Jokowi-JK disumbang dari beberapa sektor dan ini berarti tingkat kepercayaan publik masih tinggi," kata CEO Alvara Research Center, Hasanuddin Ali, kepada Republika.co.id, Jumat (23/9).
Beberapa sektor yang membuat masyarakat puas adalah pelayanan kesehatan, pendidikan, transportasi publik, kependudukan, perizinan, dan infrastruktur. Namun, kata Hasan, kepuasan publik terhadap stabilitas harga kebutuhan pokok, pemberantasan korupsi, pemberatasan narkoba, dan penegakan hukum masih rendah.
Hasan melanjutkan, pihaknya melakukan penelitian yang sama terkait kepuasan publik terhadap pemerintah Jokowi-JK pada kurun waktu yang berbeda. Pada Januari 2015, kepuasan publik mencapai 77,2 persen. Sementara pada April 2015 turun menjadi 64,5 persen. Dan terus menurun menjadi 59,4 persen di Oktober 2015.
"Tapi pemerintah jangan terlena dengan nilai tingkat kepuasan publik yang tinggi saat ini, karena kepercayaan publik bisa saja turun kembali jika kinerja pemerintah tak bagus," ujarnya.
Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka terhadap 1500 responden kelas menengah dengan margin of error 2.51 persen. Usia responden dari 20–54 tahun. Survei dilakukan di enam kota besar di Indonesia yakni Medan, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Makassar dari 28 Agustus hingga 10 September 2016.
Hasan menambahkan, responden yang menjadi objek dalam riset ini adalah masyarakat kelas menengah. Kelas menengah dipilih menjadi basis dari riset ini lantaran karakternya yang cenderung memiliki akses terhadap informasi dan lebih peka terhadap kondisi serta perubahan. "Sehingga penilaian kepuasan terhadap Kabinet Kerja Pemerintah Jokowi-JK akan lebih objektif," katanya.