Kamis 22 Sep 2016 18:45 WIB

Opsi Relokasi Dibuka untuk Korban Bencana Garut

Rep: Kabul Astuti/ Red: Yudha Manggala P Putra
Para pasien dipindahkan ke lantai atas pasca banjir bandang di Rumah Sakit Umum Daerah Dr Slamet, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Rabu (21/9).
Foto: Mahmud Muhyidin
Para pasien dipindahkan ke lantai atas pasca banjir bandang di Rumah Sakit Umum Daerah Dr Slamet, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Rabu (21/9).

REPUBLIKA.CO.ID, GARUT -- Kementerian Sosial dan Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat membuka opsi relokasi bagi korban bencana banjir bandang, Selasa (20/9) kemarin. Relokasi rumah korban banjir akan dilakukan atas kerjasama Kementerian Sosial, Kementerian PU-PR, dan pemerintah daerah setempat.

Menteri Sosial RI, Khofifah Indar Parawansa, dalam kunjungan ke lokasi bencana di Kec Tarogong Kidul, Kab Garut, Kamis (22/9) mengatakan, relokasi selalu menjadi opsi strategis dalam kasus penanganan bencana longsor dan banjir bandang.

"Di semua titik yang pernah saya datangi, ketika bencana alam itu karena longsor selalu opsinya relokasi. Karena daerah yang terdampak longsor itu artinya tingkat kerawanan tanah yang dihuni sudah tinggi," kata Khofifah kepada Republika.co.id, Kamis (22/9).

Khofifah menerangkan, lokasi permukiman yang memiliki tingkat kerawanan tinggi akan cukup berisiko apabila tetap didirikan hunian tetap. Relokasi menjadi salah satu opsi strategis yang dia temukan selama ini, baik dalam kasus bencana di Purworejo, Banjarnegara, atau Subang.

"Jadi kalau penyebabnya longsor maka opsinya adalah relokasi," tegas Khofifah. Ia menambahkan, Kemsos akan terus melakukan koordinasi titik mana yang dianggap rawan dan yang dianggap aman. Pemetaan titik-titik rawan bencana alam ini perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi.

Mensos menerangkan, pencarian lahan relokasi menjadi tugas pemerintah daerah setempat. Setelah nantinya lahan disiapkan oleh pemerintah kabupaten, relokasi dilaksanakan atas kerjasama Kementerian PU-PR, BNPB, dan Kemsos. Isi hunian tetap menjadi tugas Kemsos, sesuai standar operasional dalam RAN-PB.

Khofifah mengatakan, pihaknya sudah berkomunikasi dengan pemerintah Kabupaten Garut. Opsi relokasi kemungkinan besar akan dilakukan, hanya saja lahan yang tersedia untuk relokasi cukup jauh. Pemerintah kabupaten sementara ini belum menetapkan lokasi lahan relokasi yang akan digunakan.  

"Saya tadi sudah komunikasi dengan Wakil Bupati Garut memang ada kemungkinan opsi relokasi, tapi kemungkinan lahannya tidak bisa dekat. Beda seperti Subang, Purworejo waktu itu ditemukan lahan yang relatif dekat," kata Khofifah. Sementara itu, hunian sementara bagi warga yang rumahnya terkena dampak longsor menjadi tugas BNPB.

Wakil Bupati Garut, Helmi Budiman, mengungkapkan, ada beberapa pilihan lokasi lahan yang sedang dipersiapkan untuk relokasi korban bencana banjir bandang. Pemkab Garut sedang melakukan identifikasi lahan. Sampai saat ini, pihaknya belum memutuskan persisnya lokasi relokasi. "Kami memiliki beberapa lahan yang apakah itu cocok atau tidak harus dilihat lagi," ucap Helmi.

Menurut Helmi, total rumah yang mengalami rusak parah dan hanyut akibat banjir bandang di Kec Tarogong Kidul dan Kec Garut Kota mencapai 380 unit rumah. Sebagian warga ditempatkan ke rusunawa yang berkapasitas 130 kepala keluarga. Sebagian lagi di Markas Kodam III Siliwangi 0611/Garut, masjid, dan keluarga-keluarga korban. Diperkirakan, total pengungsi bencana banjir bandang Kab Garut mencapai 2000 jiwa.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement